Kementerian Kehutanan Bersinergi dengan Tokoh Religi untuk Rehabilitasi Hutan
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Pemerintah mengajak tokoh agama untuk menjadi ujung tombak dalam upaya rehabilitasi 12,7 juta hektare lahan kritis hingga 2029. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mengurangi bencana iklim yang semakin meningkat akibat kerusakan hutan dan krisis lingkungan.
Kepala Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kementerian Kehutanan, Wening Sri Wulandari, menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemuka agama karena mereka memiliki pengaruh sosial dan moral yang kuat di masyarakat.
Wening menjelaskan, “Ketika hutan dipulihkan dan lahan kritis direhabilitasi, hutan akan lebih mampu menyerap air sehingga secara langsung mengurangi risiko banjir dan kekeringan,” saat memberikan pembekalan ilmiah kepada tokoh agama dan komunitas keagamaan di Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Pembekalan ini diikuti oleh 450 pemuka agama dan anggota komunitas keagamaan dari berbagai daerah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Kehutanan bekerja sama dengan BMKG, BNPB, BRIN, Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia, dan CIFOR-ICRAF. Tujuannya adalah memperkuat kapasitas peserta dalam menyampaikan isu deforestasi dan perubahan iklim secara ilmiah dan kontekstual kepada masyarakat.
Wening menambahkan bahwa program rehabilitasi lahan mencakup kawasan mineral, gambut, dan ekosistem mangrove yang semuanya memiliki fungsi ekologi penting untuk mengatasi bencana hidrometeorologi yang semakin sering terjadi.
Pemuka agama diharapkan dapat menjadi penggerak utama karena mereka memiliki jaringan luas dan kepercayaan publik. “Kami mengajak mereka untuk turut menanam pohon dan menjaga lingkungan,” ujarnya.
Untuk mendukung partisipasi masyarakat, Kementerian Kehutanan menyediakan bantuan bibit pohon secara gratis. Program ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya pelestarian hutan dan penguatan ketahanan terhadap krisis iklim.
Data BNPB menunjukkan bahwa selama periode 1 Januari hingga 15 Desember 2024, terjadi 1.942 bencana alam di Indonesia. Sebanyak 95 persen di antaranya adalah bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang, mengakibatkan 469 korban meninggal dunia, 58 orang hilang, dan 1.157 lainnya mengalami luka. Lebih dari 61.000 rumah warga rusak, termasuk 10.821 unit rusak berat.
Menurut Wening, mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan lintas sektor yang memadukan dimensi ekologi dan spiritualitas. “Pelestarian hutan tidak hanya soal teknis kehutanan, tapi juga menyangkut tanggung jawab moral kita kepada generasi mendatang,” tutup Wening.
