Permasalahan Distribusi Makanan Jamaah Haji, Komisi VIII Minta Audit BPKH Limited
BERITA TERBARU INDONESIA, MAKKAH – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk segera mengaudit BPKH Limited, anak perusahaannya di Arab Saudi. Hal ini disebabkan oleh kekacauan distribusi makanan untuk jamaah haji pada tanggal 14-15 Dzulhijah.
“Kami menerima laporan bahwa terdapat 26 hotel di Sektor 3 Makkah yang mengalami masalah dalam distribusi makanan. Beberapa jamaah tidak mendapatkan sarapan, makan siang, atau makan malam,” kata Singgih dalam pernyataannya kepada BERITA TERBARU INDONESIA, Kamis (11/6/2025).
Walaupun jamaah haji diberikan uang pengganti sebesar 10 real untuk sarapan dan 15 real untuk makan siang dan malam, ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi dan selera jamaah.
Singgih juga menerima laporan bahwa harga makanan yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Masalah katering ini disebutkan Singgih terjadi berulang setiap tahun.
“BPKH harus melakukan audit terhadap anak perusahaannya tersebut. Berdasarkan pelaksanaan distribusi makanan pada 14 dan 15 Dzulhijah yang kacau dan harga menu yang tidak sesuai, evaluasi diperlukan untuk BPKH dan BPKH Limited,” tegas Singgih.
Audit ini, menurut Singgih, adalah bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi terhadap anggota badan pelaksana dan ketua badan pelaksana BPKH.
Singgih Januratmoko juga mendapatkan laporan ketidakmampuan katering dalam melayani jamaah haji pada 14 dan 15 Dzulhijah. BPKH Limited bekerja sama dengan 15 dapur di Makkah.
Dari 15 dapur tersebut, dua di antaranya gagal memproduksi makanan. Keduanya seharusnya menyediakan makanan untuk 20 ribu jamaah haji namun hanya mampu mengantarkan 10 ribu porsi.
Akhirnya ada sekitar 20 ribu jamaah haji yang tidak mendapatkan makanan. Sebagai langkah darurat, BPKH Limited memesan makanan pengganti untuk para jamaah.
“Saat ini dalam kondisi darurat, BPKH Limited harus tetap menjalankan kewajibannya dengan cara apapun, sambil menyelidiki dapur-dapur bermasalah serta penyedia transportasi untuk konsumsi tersebut,” pungkas Singgih.
