Menteri Keuangan menjelaskan situasi defisit anggaran hingga 31 Mei 2025 yang tampak ambigu. Diklaim sukses mengendalikan defisit hanya sebesar Rp21 triliun dan masih sesuai dengan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mencapai Rp616,2 triliun. Meski demikian, dianggap masih ekspansif, terarah, dan terukur.

Defisit ini lebih disebabkan oleh penurunan belanja yang sebanding dengan penurunan pendapatan. Belanja Negara mengalami kontraksi 11,26 persen, sementara Pendapatan Negara turun sebesar 11,41 persen.

Dalam kondisi pendapatan yang menurun, penurunan belanja bisa dianggap positif. Namun menyebutnya sebagai ekspansif dan shock absorber terasa berlebihan. Penurunan belanja ini tidak cukup mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Indikasinya terlihat dari melambatnya laju pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2025.

Bahkan dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2025, konsumsi Pemerintah menyumbang minus 0,08 persen poin dari pertumbuhan yang sebesar 4,87 persen. Pertumbuhannya secara tahunan (year-on-year) terkontraksi 1,38 persen, satu-satunya komponen pengeluaran pada Produk Domestik Bruto yang mengalami kontraksi.

Konsumsi pemerintah tidak hanya melibatkan APBN, tetapi juga lembaga negara lainnya serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun, porsi APBN adalah yang paling dominan.

APBN berperan tidak hanya dalam konsumsi tetapi juga belanja modal. Menurut Kemenkeu, belanja modal mengalami peningkatan signifikan pada Mei dibanding April 2025. Namun secara kumulatif selama 5 bulan, masih tercatat kontraksi dibanding tahun 2024.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah belum adanya keputusan resmi tentang kebijakan efisiensi anggaran. Kontraksi belanja negara dan komponennya belum mencerminkan upaya efisiensi. Ini lebih disebabkan oleh pemblokiran atas rencana belanja tertentu, dibandingkan realokasi baru yang resmi.

Ketidakpastian alokasi belanja memengaruhi dinamika ekonomi, mengingat sebagian pelaku adalah rekanan Pemerintah. Kondisi ini justru membayangi realisasi belanja hingga 31 Mei 2025. Maka, klaim belanja ekspansif, terukur, dan terarah tampak berlebihan.

Ekspansi Harus Memperhitungkan Sumber Pembiayaan Utang

Walaupun defisit hanya sebesar Rp21 triliun, pembiayaan utang sudah mencapai Rp349,3 triliun. Ini jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu Rp132,16 triliun (2024), Rp150,39 triliun (2023), dan Rp90,97 triliun (2022). Hampir setara dengan saat pandemi tahun 2020 yang mencapai Rp360,66 triliun.

Dari persentase rencana pembiayaan utang, kinerjanya mencapai 45,02 persen dari target setahun sebesar Rp775,87 triliun. Ini merupakan persentase tertinggi selama periode serupa pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu: 20,4 persen (2024), 21,6 persen (2023), 9,3 persen (2022), 28 persen (2021), 35,8 persen (2020).

Dengan kata lain, Pemerintah telah berutang lebih banyak dan jauh melebihi kebutuhan untuk menutupi defisit. Dalam berbagai kesempatan, Kemenkeu menjelaskan ini sebagai strategi ‘front loading’ dan diklaim memenuhi target pembiayaan secara tepat. Alasan yang diberikan adalah cost of fund tetap efisien dan risiko yang terus dimitigasi.

Padahal, selama beberapa bulan terakhir di tahun 2025, biaya utang terbilang lebih tinggi dari biasanya. Yield Surat Berharga Negara hampir selalu di atas rata-rata tingkat historisnya.

Pemerintah terkesan memaksakan berutang lebih banyak dan segera, yang bisa diartikan sebagai ekspektasi bahwa bulan-bulan mendatang akan lebih buruk. Setidaknya, biaya utang yang harus dibayar bertambah karena kurun waktu.

Perlu dipahami bahwa pembiayaan utang yang diinformasikan merupakan nilai neto, atau setelah memperhitungkan utang pokok yang jatuh tempo. Berbagai judul pemberitaan media tampak kurang presisi dalam hal ini. Penerbitan utang baru lebih besar dari pembiayaan utang, dan besarannya tidak disampaikan dengan jelas oleh Kemenkeu.

Dalam penerbitan utang baru, sumber terbesarnya adalah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Porsi terbesar dari SBN adalah yang berdenominasi rupiah atau dikenal pula sebagai SBN domestik. Pemilik SBN domestik ini berasal dari pelaku asing dan domestik.

Kepemilikan asing atas SBN Domestik yang diperdagangkan hingga akhir Mei hanya 14,56%, atau tidak jauh berbeda dari akhir Desember 2024 yang sebesar 14,52%. Kepemilikan domestik, termasuk Bank Indonesia dan bank umum, adalah yang utama. Artinya, sumber pembiayaan utang pemerintah yang terbesar adalah dari dalam negeri.

Terlepas dari risiko pembiayaan yang tampak lebih rendah dibanding dimiliki mayoritas oleh asing, timbul pertanyaan lain. Dana yang diserap oleh Pemerintah tersebut tidak bisa dipakai oleh pihak swasta untuk berinvestasi. Persoalannya adalah apakah belanja dan pengeluaran pemerintah bisa dipastikan akan lebih efektif menggerakkan perekonomian dibanding jika dilakukan oleh swasta.

Pengeluaran Pemerintah jelas amat diperlukan, dan boleh saja sebagian dibiayai oleh utang. Namun jika telah melampaui batas tertentu dan menghambat sumber pembiayaan swasta, dikenal istilah ‘crowding out’. Apalagi jika ternyata pengeluaran Pemerintah itu tidak efektif, maka jelas tidak bisa diklaim sebagai APBN yang ekspansif.