Reaksi Beragam Warga Cimahi dan Ujung Bandung Barat Mengenai Pemekaran Provinsi Jabar
BERITA TERBARU INDONESIA, BANDUNG BARAT — Usulan pemekaran wilayah Jawa Barat menjadi lima provinsi menjadi topik hangat pekan ini. Warga dari berbagai daerah, termasuk Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB), memberikan beragam tanggapan mengenai isu tersebut. Kedua daerah ini disebut akan menjadi bagian dari kluster Provinsi Sunda Priangan (Bandung Suci).
Selain kedua wilayah tersebut, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang juga dikabarkan akan tergabung dalam Provinsi Sunda Priangan yang baru.
Asep Sulaeman (53), warga Desa Bojongmekar, Kecamatan Cipeundeuy, KBB, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana pemekaran tersebut. “Saya tidak setuju, tidak ada urgensinya untuk membentuk 5 provinsi baru,” ujar Asep, Jumat (27/6).
Asep berpendapat bahwa alih-alih membahas pemekaran, sebaiknya pemerintah dan DPRD Jabar lebih fokus meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di berbagai sektor.
Asep yakin bahwa Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, bersama Pemprov Jabar tetap mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. “Lebih baik fokus membenahi pelayanan dan pembangunan yang ada daripada sibuk mengurusi pemekaran. Prosesnya panjang dan lama, lebih baik fokus pada yang ada saja. Kang Dedi Mulyadi pun bisa mengurus Jabar, yang terpenting saat ini adalah sinergi antara Pemprov Jabar dan DPRD,” katanya.
Sementara itu, Whisnu (35), warga Kota Cimahi, merasa heran dengan munculnya wacana pemekaran dari DPRD Jabar. Dia berpendapat bahwa lebih baik DPRD dan Pemprov Jabar memperkuat sinergi untuk pembangunan Jawa Barat. “Menurut saya, tidak ada urgensinya. Setiap kota dan kabupaten sudah memiliki pemerintahan masing-masing,” katanya.
Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani), Arlan Siddha, menilai bahwa pemekaran Provinsi Jabar menjadi lima provinsi saat ini belum tepat. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti anggaran dan aspek sosial. “Wacana ini sah-sah saja, namun dalam konteks saat ini, Indonesia belum siap. Bukan berarti tidak bisa, tetapi belum waktunya,” kata Arlan.
