Defisit APBN 2025 Berpotensi Meningkat, DPR Setujui Penggunaan SAL Rp85,6 Triliun
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memanfaatkan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun guna mengatasi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia di Jakarta, Kamis (3/7/2025), Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyatakan bahwa penggunaan SAL tersebut akan dialokasikan untuk tiga hal, yaitu mengurangi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), memenuhi kewajiban pemerintah atau belanja prioritas, serta pembiayaan defisit anggaran.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan terima kasih atas persetujuan tersebut dan menjelaskan bahwa pengalokasian SAL akan ditentukan berdasarkan pemantauan terhadap belanja dan pendapatan negara sepanjang semester kedua 2025.
- Usulan BI untuk RAPBN 2026: Ekonomi Tumbuh 4,7–5,5 Persen, Nilai Tukar Rp 16.000–16.500
- APBN 2024 Tumbuh 7,6 Persen, Defisit Lebih Rendah dari Target
- Subsidi Listrik Diproyeksikan Jebol di Atas APBN, Ini Penyebabnya
“Kita akan melihat semuanya di semester kedua. Kami terus memantau proyeksi belanja dan pendapatan. Jadi, hasil akhir tergantung pada defisit yang terjadi. Namun, dengan persetujuan ini, kami memiliki berbagai pilihan,” ungkap Sri Mulyani setelah rapat.
Sebelumnya, dalam rapat pada Selasa (1/7), Sri Mulyani mengusulkan penggunaan sebagian SAL seiring dengan pelebaran defisit anggaran 2025. Defisit diperkirakan melebar menjadi Rp662 triliun atau setara 2,78 persen dari produk domestik bruto (PDB), dari target awal Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.
Pelebaran defisit ini terutama disebabkan oleh potensi tidak tercapainya target penerimaan negara. Pemerintah memproyeksikan pendapatan negara hanya mencapai Rp2.865,5 triliun atau sekitar 95,4 persen dari target sebesar Rp3.005,1 triliun.
Dengan proyeksi defisit yang melebar, penggunaan SAL dinilai sebagai strategi pembiayaan yang dapat mengurangi beban utang baru melalui penerbitan SBN. “Dengan penggunaan SAL, ini akan membantu menjaga keseimbangan fiskal dan mengurangi tekanan terhadap pembiayaan melalui surat berharga negara,” tutur Sri Mulyani.
