Ahli PBB Imbau Boikot Ekonomi Israel, Sebut Ada Keuntungan dari Genosida
BERITA TERBARU INDONESIA, JENEWA — Pelapor Khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese, mengimbau negara-negara di seluruh dunia untuk menghentikan semua hubungan dagang dan finansial dengan Israel. Ia juga mendesak adanya embargo senjata total serta penghentian dukungan internasional terhadap apa yang disebutnya sebagai “ekonomi genosida”.
Imbauan ini disampaikan dalam pidatonya di Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Kamis (3/7/2025), saat mempresentasikan laporan terbarunya yang menyebutkan lebih dari 60 perusahaan yang diduga terlibat dalam mendukung penindasan dan kekerasan Israel terhadap warga Palestina.
- Nasib Tragis Warga Gaza, Diam Mati Kelaparan, Antre Bantuan Makan Ditembaki Tentara Israel
- Israel Jatuhkan Bom Buatan AS Seberat 250 Kg untuk Hancurkan Kafe di Gaza
- Media Israel Bocorkan Proposal Gencatan Senjata Gaza Versi Qatar
“Situasi di wilayah Palestina yang diduduki sangat mengerikan,” kata Albanese dilansir dari BERITA TERBARU INDONESIA. “Israel bertanggung jawab atas salah satu genosida paling kejam dalam sejarah modern.”
Menurut data PBB, hampir 57.000 warga Palestina telah tewas sejak pecahnya perang yang kini memasuki bulan ke-22. Ratusan ribu orang telah berulang kali mengungsi, kota-kota hancur, rumah sakit dan sekolah diserang, dan 85 persen wilayah Jalur Gaza kini berada di bawah kendali militer Israel.
Laporan: Perusahaan Raih Untung dari Perang
Dalam laporan bertajuk From Occupation Economy to Genocidal Economy, Albanese menyebut bahwa sejumlah perusahaan—mulai dari produsen senjata, raksasa teknologi, perusahaan alat berat, hingga lembaga keuangan—ikut mendukung proyek kolonial-pemukim Israel yang menggusur dan menggantikan warga Palestina di wilayah yang diduduki.
Laporan itu menyatakan bahwa sementara banyak pemimpin politik gagal menekan Israel, sejumlah entitas korporat justru meraih keuntungan dari ekonomi Israel yang dibangun dari pendudukan ilegal, apartheid, dan genosida.
Albanese menekankan bahwa sektor swasta juga harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas keterlibatan mereka dalam pelanggaran hukum internasional. Ia menegaskan setiap negara dan perusahaan memiliki tanggung jawab prima facie untuk menghentikan keterlibatan mereka dalam ekonomi pendudukan tersebut.
“Jika sektor korporat menjalankan uji tuntas dengan benar, mereka akan sepenuhnya melepaskan diri dari ekonomi Israel,” ujar Albanese.
