KKP Tingkatkan Kelembagaan Nelayan Lewat Kopdes Merah Putih
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya memperkuat kelembagaan nelayan melalui pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas program pemberdayaan, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan dan ketahanan pangan secara nasional.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, menyatakan bahwa melalui kopdes merah putih, kelembagaan nelayan lebih dari sekadar organisasi. Ini mencerminkan kemandirian badan usaha nelayan dan kekuatan koperasi dalam mengelola sumber daya perikanan.
“Hal ini akan memperkuat kemandirian bangsa melalui swasembada pangan,” kata Latif dalam keterangan di Jakarta, Senin.
Memperingati Hari Koperasi ke-78, pemerintah meluncurkan program Kopdes Merah Putih, yang merupakan salah satu prioritas dari Presiden Prabowo Subianto.
Program ini direncanakan akan diresmikan oleh Presiden Prabowo pada 19 Juli 2025.
“Program ini diharapkan dapat memperkuat fondasi kelembagaan nelayan di berbagai daerah di Indonesia,” ujar Latif.
Latif menambahkan bahwa kopdes merah putih akan dioptimalkan sebagai pengelola program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), yang juga termasuk dalam program prioritas nasional.
“Dari pengelolaan usaha hulu hingga hilir dan menjalin kemitraan ekonomi yang lebih terstruktur, nantinya akan meningkatkan kesejahteraan anggota, yaitu para nelayan,” jelas Latif.
Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Mahrus, menjelaskan bahwa dalam proses penguatan kopdes merah putih, pihaknya juga melibatkan penyuluh perikanan.
Selain itu, KKP turut melibatkan pemerintah daerah dan lembaga keuangan mikro untuk memperluas akses nelayan terhadap pendampingan usaha, pembiayaan, dan akses pasar.
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, dukungan langsung yang diberikan kepada koperasi meliputi pendampingan sumber daya manusia (SDM) dan pelatihan usaha.
“Selain itu, kemudahan permodalan termasuk akses kredit usaha rakyat (KUR), serta bantuan pembuatan akta notaris yang difasilitasi oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Saat ini, KKP membina lebih dari 20.000 kelompok usaha kelautan dan perikanan yang berpotensi untuk membentuk atau bergabung dalam kopdes merah putih.
Selain itu, sekitar 921 koperasi di sektor kelautan dan perikanan juga dibina dan dapat bertransformasi menjadi kopdes merah putih.
Upaya penguatan dan peningkatan korporasi nelayan ini juga sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menekankan pentingnya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir sebagai bagian dari implementasi ekonomi biru.
