FSGI Soroti Rencana 50 Siswa per Kelas di Jawa Barat, Dinilai Berpotensi Tidak Manusiawi
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memberikan kritik terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengenai peningkatan jumlah siswa per kelas di sekolah menengah atas menjadi 50 orang. FSGI melihat bahwa langkah ini bisa melanggar aturan mengenai tata ruang kelas dan menjadikan lingkungan belajar kurang manusiawi.
Sekjen FSGI Fahriza Marta Tanjung mengingatkan adanya aturan Kepala BSKAP Nomor 071/H/M/2024 terkait Juknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar. Pengecualian jumlah peserta didik per rombel dapat dilakukan bila ada keterbatasan jumlah sekolah yang dapat diakses atau kekurangan jumlah guru.
“Kami meragukan adanya keterbatasan sekolah yang dapat diakses, karena informasi yang kami terima menunjukkan masih banyak sekolah swasta yang kekurangan siswa,” ujar Fahriza kepada BERITA TERBARU INDONESIA, Senin (14/7/2025).
Fahriza menyarankan jika sekolah negeri tidak dapat menampung lebih banyak siswa, Pemerintah Jabar seharusnya menyalurkannya ke sekolah swasta. “Pemerintah Jabar dapat memberikan bantuan kepada sekolah swasta yang menerima kelebihan siswa tersebut dengan pemberian afirmasi tertentu,” tambah Fahriza.
Fahriza juga mempertanyakan apakah prosedur yang dijalankan Pemerintah Jabar dalam menentukan pengecualian jumlah siswa per rombel sudah sesuai dengan aturan yang ada di Peraturan BSKAP.
Dia juga menyinggung Peraturan BSKAP lainnya Nomor 048/H/KU/2023 mengenai Juknis Standar Sarana Prasarana yang menyatakan bahwa idealnya luas ruang kelas per siswa adalah 2 meter persegi. Dengan 36 siswa, ruangan seharusnya seluas 72 meter persegi, sedangkan untuk 50 siswa diperlukan ruang seluas 100 meter persegi.
“Apakah ketentuan ini bisa dipenuhi oleh sekolah-sekolah di Jawa Barat? Saya kira tidak, karena ukuran ruangan di sekolah saat ini maksimal antara 64 hingga 72 meter persegi,” tutur Fahriza.
Selain itu, Fahriza menyoroti fasilitas sekolah yang mungkin terdampak akibat penambahan jumlah siswa per kelas. “Belum lagi jika kita bicara tentang bahan pembelajaran, alat pembelajaran, kelengkapan ruang kelas, ruang administrasi, ruang guru, toilet, kantin, dan tempat bermain,” ujar Fahriza.
Fahriza berharap pemerintah serius memikirkan kelayakan dalam proses belajar mengajar. “Jangan sampai tujuan pendidikan untuk memanusiakan manusia justru menjadi tidak manusiawi karena jumlah siswa yang bisa jadi berlebihan,” tutup Fahriza.
