Komisi IV DPR Desak Pemerintah Tangani Dugaan Beras Campuran
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Daniel Johan, anggota Komisi IV DPR RI, meminta pemerintah dan penegak hukum untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap kemungkinan beredarnya beras campuran di pasar. Ia menekankan bahwa tindakan harus diambil berdasarkan bukti yang kuat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak menyebabkan keresahan di masyarakat.
“Kami mendorong agar praktik-praktik kecurangan ini segera ditindak dengan tegas, tentunya dengan bukti yang valid dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Daniel saat dihubungi BERITA TERBARU INDONESIA, Selasa (15/7/2025), di Jakarta.
Daniel juga mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam mengumumkan merek-merek beras campuran yang sudah beredar di pasar, baik di pasar modern maupun tradisional. Menurutnya, langkah ini penting dilakukan agar tidak menimbulkan kepanikan dan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Jenis beras yang dicampur juga harus disampaikan kepada masyarakat, agar mereka mengetahui bahwa beras yang dibeli tidak sesuai standar,” ucap politikus PKB tersebut.
Ia juga menyampaikan dukungannya kepada Satgas Pangan untuk segera menyelesaikan penyelidikan terkait dugaan beras campuran. Daniel menilai langkah cepat dan tepat diperlukan untuk menjaga kestabilan harga dan stok beras nasional.
“Satgas Pangan kami dukung agar segera menyelesaikan dugaan adanya beras campuran ini agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan kepanikan pasar,” kata Daniel.
Menurutnya, masalah beras campuran harus segera diselesaikan agar masyarakat tidak merasa khawatir dalam membeli dan mengonsumsi beras dalam negeri.
Daniel menambahkan, Komisi IV DPR saat ini tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Salah satu poinnya bertujuan memperkuat peran Perum Bulog dalam mengendalikan rantai pasok beras dari hulu ke hilir.
“Beras adalah kebutuhan pokok rakyat Indonesia, dan menjadi komoditas politik serta diplomasi dengan negara-negara lain. Karena itu, negara harus kuat dalam memegang kendali atas stok dan harga beras nasional,” ujar Daniel.
