BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan bahwa pihaknya masih mempelajari skema mitigasi risiko kredit untuk koperasi desa (Kopdes) merah putih, mengingat program pemerintah ini masih dalam tahap uji coba.

“Kita akan melihat terlebih dahulu, karena (kopdes) masih dalam tahap uji coba. Justru masa ini menjadi kesempatan untuk saling melengkapi, mengisi, dan berinteraksi agar model bisnis yang sedang disusun ini dapat menghasilkan sesuatu yang baik dan berkelanjutan,” ujar Mahendra saat ditemui di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Secara umum, Mahendra menyatakan bahwa OJK mendukung pengembangan kopdes merah putih. Inisiatif ini dianggap membuka peluang untuk memperkuat dan meningkatkan ekonomi di desa-desa, yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. OJK akan terus memantau perkembangan kopdes merah putih secara lebih lanjut.

Di samping itu, lanjut Mahendra, OJK juga siap memberikan dukungan agar pembiayaan atau fasilitas lain dari lembaga jasa keuangan dilakukan secara hati-hati dengan tata kelola yang baik.

Pada Rabu (9/7/2025), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo bertemu untuk membahas strategi pembiayaan kopdes merah putih.

Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPD RI, Menkeu menyebutkan dana desa berpotensi digunakan sebagai penjamin untuk pembiayaan kopdes merah putih.

Menkeu menjelaskan bahwa jika suatu unit usaha memiliki aktivitas ekonomi dan keuangan yang realistis serta mampu menghasilkan pendapatan, maka seharusnya dapat mengakses pembiayaan dari bank.

Namun, bank sering kali menghadapi kekhawatiran. Pada desa yang sudah terampil dan memiliki kapasitas baik, kegiatan ekonominya dinilai berkelanjutan. Sebaliknya, pada desa yang belum memiliki kapasitas memadai, timbul kekhawatiran terhadap potensi kredit macet.

Menkeu juga menyampaikan, dana desa yang mencapai sekitar Rp70 triliun per tahun dapat berfungsi sebagai katalis maupun penjamin dalam pengembangan koperasi desa.

“Sehingga, kita harapkan tata kelola dari tingkat koperasi di desa tersebut, di satu sisi ada pemihakan sehingga (kopdes) bisa jalan, di sisi lain tidak menghilangkan kehati-hatian dari perbankan yang akan meminjamkan,” kata Menkeu.

Peluncuran kopdes merah putih yang awalnya dijadwalkan pada 19 Juli 2025, diputuskan untuk diundur menjadi 21 Juli 2025.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan kopdes merah putih akan mendapatkan pinjaman modal dari bank Himpunan Bank Milik Negara setelah koperasi tersebut menunjukkan kinerja positif dan terbukti menguntungkan.

Menurutnya, sebanyak 103 kopdes percontohan yang sudah beroperasi akan menjadi model penerapan pendekatan ini.

Fokus awal adalah memastikan bahwa berbagai lini usaha yang dijalankan kopdes, seperti agen LPG, pupuk, dan sembako memang menguntungkan.

“Tidak ada APBN-nya, kan usahanya dulu. Kalau sudah bagus, terlihat, sudah untung, baru kita pikirkan modalnya bagaimana. Modalnya itu nanti dapat pinjaman dari Himbara, plafon. Bukan dibagi duitnya,” kata Zulhas setelah rapat koordinasi persiapan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta, Selasa (15/7/2025).