BERITA TERBARU INDONESIA, CIMAHI
Program 3 juta rumah yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalami hambatan untuk diwujudkan di Kota Cimahi, Jawa Barat. Walaupun demikian, Pemkot Cimahi menyatakan dukungan terhadap upaya pembangunan rumah murah bagi masyarakat.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Cimahi, Endang, menyatakan, “Pemerintah pusat memberi peluang kepada daerah jika ada pengembang yang mampu membangun rumah dengan harga Rp 167 juta per unit untuk mengajukan program tersebut,” Selasa (5/8/2025).
Namun, menurutnya, hingga saat ini belum ada pengembang yang bersedia membangun rumah dengan harga tersebut. Tantangannya adalah tingginya harga tanah serta keterbatasan lahan yang tersedia. Pemda sendiri diharapkan dapat menghapus biaya Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Endang menambahkan, “Di Kota Cimahi, memperoleh tanah dan membangun rumah dengan harga tersebut sangat sulit karena keterbatasan tanah dan harga yang sudah tinggi. Menyediakan rumah dengan harga Rp 167 juta sangat menantang,” jelasnya.
Oleh karena itu, Pemkot Cimahi memusatkan perhatian pada perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) untuk warga kurang mampu. Tahun ini, Endang menargetkan perbaikan gratis untuk 304 rumah tidak layak.
“Kita memprioritaskan program perbaikan rumah, melalui pembaruan rumah tidak layak huni. Tahun ini sebanyak 304 unit akan diperbaiki,” tambah Endang.
Biaya perbaikan rumah gratis ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi tahun 2025. Sementara itu, bantuan dari pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat belum ada kejelasan, meskipun biasanya bantuan tersebut diterima setiap tahun.
“Sesuaikan dengan kemampuan anggaran kita. Anggaran perbaikan rutilahu adalah Rp 25 juta per unit. Bantuan dari pusat dan provinsi untuk tahun 2025 belum ada informasi,” ujar Endang.
Dari ratusan rumah yang masuk daftar tidak layak, baru sekitar 30 unit yang sudah diperbaiki karena dinilai mendesak. Sementara yang lainnya masih dalam tahap persiapan pelaksanaan. “Baru 30 rumah yang kita dahulukan karena kondisinya sangat parah dan semua persyaratan administratifnya sudah lengkap. Sisanya sedang dipersiapkan,” tambahnya.
