Amerika Serikat Menolak Kesepakatan Global untuk Mengurangi Produksi Plastik
BERITA TERBARU INDONESIA, JENEWA — Amerika Serikat (AS) mengirimkan surat kepada sejumlah negara peserta pertemuan Komite Negosiasi Antar Pemerintah (INC) 5.2 di Jenewa. Pertemuan ini bertujuan untuk menyusun kesepakatan global yang mengikat secara hukum guna mengakhiri pencemaran plastik. Dalam surat bertanggal 25 Juli 2025 tersebut, AS mendesak negara-negara penerima untuk menolak perjanjian global yang melibatkan pembatasan produksi plastik dan bahan kimia terkait.
Surat itu muncul pada hari pertama pertemuan INC 5.2, Senin (5/8/2025), dan mempertegas posisi AS yang bertentangan dengan lebih dari 100 negara yang mendukung pembatasan produksi plastik.
INC 5.2 dianggap sebagai kesempatan terakhir untuk mencapai kesepakatan global dalam menangani pencemaran plastik, dari tahap produksi polimer hingga pengelolaan limbah. Para delegasi berharap pertemuan ini menandai akhir dari proses negosiasi panjang yang telah dimulai sejak 2022.
Namun, perbedaan pandangan masih menjadi penghalang kemajuan. Beberapa negara produsen minyak menolak usulan pembatasan produksi plastik berbahan dasar minyak bumi, batu bara, dan gas.
Di sisi lain, Uni Eropa dan negara-negara kepulauan kecil mendukung pembatasan ketat terhadap produksi plastik dan penggunaan bahan kimia berbahaya.
Delegasi AS, yang dipimpin oleh pejabat dari pemerintahan mantan Presiden Joe Biden, menyatakan bahwa mereka tidak mendukung pendekatan global yang mencakup seluruh siklus hidup plastik.
“Kami tidak akan mendukung pendekatan global yang tidak praktis seperti target produksi plastik atau pelarangan dan pembatasan produk plastik atau tambahannya yang akan menaikkan biaya produk plastik yang digunakan sehari-hari,” bunyi memo tersebut. Negara penerima surat tidak disebutkan karena alasan sensitivitas.
AS juga merujuk pada pertemuan pendahuluan di Nairobi, 30 Juni-2 Juli lalu, yang gagal mencapai kesepakatan mengenai pasokan plastik, zat tambahan, hingga potensi larangan yang dibahas dalam negosiasi.
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa setiap negara harus diberi kebebasan untuk mengambil tindakan sesuai konteks nasional. “Beberapa negara mungkin memilih untuk melarang, sementara yang lain mungkin ingin fokus pada peningkatan pengumpulan dan daur ulang,” ujarnya, Rabu (6/8/2025).
Direktur Kampanye Laut Greenpeace AS, John Hocevar, mengkritik pendekatan delegasi AS yang dianggap kembali ke pola lama.
“Pemerintah AS mencoba menggunakan kekuatan finansialnya untuk meyakinkan pemerintah-pemerintah lain agar mengubah posisi mereka demi kepentingan AS,” ungkap Hocevar.
Sebagai salah satu produsen plastik terbesar dunia, AS juga mengusulkan revisi rancangan perjanjian dengan menghapus frasa “dalam pendekatan yang mengatasi seluruh siklus hidup plastik”.
Sumber yang mengikuti jalannya perundingan menyebutkan bahwa usulan ini menunjukkan keinginan AS untuk mengubah kata-kata yang sebelumnya telah disepakati pada 2022, sebagai bagian dari upaya membuka kembali negosiasi.
AS kini semakin menegaskan posisinya bersama negara-negara penghasil minyak, bertentangan dengan lebih dari 100 negara yang mendorong pembatasan produksi plastik.
