Serikat Pekerja Tekankan Kritik terhadap Kebijakan Pemerintah di Aksi ‘May Day’

BERITA TERBARU INDONESIA, YOGYAKARTA — Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI DIY) bersama sejumlah lembaga terkait mengadakan diskusi penting untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2025. Diskusi ini berfokus pada kritik terhadap lambannya pengesahan revisi undang-undang yang dianggap sangat penting, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang menurut mereka harus berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua DPD KSPSI DIY, Kirnadi, menekankan bahwa isu upah layak dan perjanjian kerja menjadi perhatian yang mendesak. “Upah yang layak sangat penting bagi pekerja. Perjanjian kerja, di semua sektor, harus mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, kebebasan berserikat dan berkumpul di perusahaan juga harus dijamin oleh negara,” ujar Kirnadi pada Sabtu (26/4/2025).

Selain itu, kritik keras juga datang dari pihak akademisi dan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah. Salah satu perhatian utama adalah pemotongan dana kampus, di mana hanya 50 persen dana yang diterima oleh kampus. Mereka juga menolak keras adanya aparat Polri dan TNI di lingkungan kampus yang dinilai bertentangan dengan prinsip kebebasan akademik dan demokrasi.

Menurut MPBI DIY, DPR baru saja membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun, hingga saat ini, diskusi antara pemerintah dan pihak pekerja belum terlaksana. “Kami berharap panja ini melibatkan pekerja dan serikat buruh secara bermakna dalam pembahasan UU Ketenagakerjaan, agar hasilnya benar-benar berpihak pada buruh,” tegas Kirnadi.

MPBI DIY juga menyoroti tuntutan utama pada aksi May Day 2025 yang meliputi:

• Upah layak yang dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh.
• Penolakan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang marak terjadi.
• Pengakuan pekerja sektor transportasi dan gig economy sebagai buruh dengan hak yang sama.
• Kebebasan berserikat yang dijamin sepenuhnya oleh negara.

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh seluruh lembaga bantuan hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta serta pihak akademisi dan mahasiswa, MPBI DIY menekankan pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi para buruh. Harapan besar mereka adalah adanya peningkatan kesejahteraan yang signifikan setelah revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan selesai dibahas.

Puncak aksi buruh direncanakan akan berlangsung pada 20 Mei 2025 di Yogyakarta. Acara ini diharapkan dapat menjadi momentum penting untuk menyuarakan aspirasi buruh sekaligus mendesak pemerintah agar lebih serius memperhatikan hak-hak pekerja di Indonesia.