Kampung Haji Indonesia, Presiden Dorong Biaya Terjangkau dan Layanan Lebih Baik
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan pembentukan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi sebagai bagian dari reformasi besar dalam pelaksanaan ibadah haji. Wakil Menteri Agama RI, Romo Muhammad Syafi’i menyatakan bahwa proyek ini diharapkan mampu mengurangi biaya haji secara signifikan tanpa menurunkan kualitas pelayanan.
“Belum ada target waktu pasti, namun kita mengarah ke sana. Ini merupakan target besar. Presiden ingin biaya haji lebih rendah namun layanan tetap berkualitas. Dan itu bisa dicapai,” ungkap Romo Syafi’i saat dijumpai di Kantor Kemenag Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).
Salah satu langkah strategis yang direncanakan pemerintah adalah pengadaan armada pesawat haji milik sendiri. Presiden tengah mendorong pembelian 200 unit pesawat Garuda untuk mendukung mobilisasi jamaah secara mandiri.
“Dengan memiliki pesawat sendiri, waktu tunggu dan durasi haji bisa dipersingkat. Sebagai contoh, dari 40 hari dapat menjadi hanya 30 hari. Selama ini, durasi haji bergantung pada ketersediaan slot penerbangan dan embarkasi,” jelas Romo Syafi’i.
Dalam skema baru yang sedang dirancang, jamaah dapat menyelesaikan ibadah haji dalam 30 hari, dengan alokasi waktu sembilan hari di Madinah, ditambah perjalanan pulang-pergi dua hari, dan sisanya 19 hari di Makkah dan Armuzna.
Pendanaan dari Danantara, Dieksekusi oleh BUMN
Untuk pendanaan pembangunan Kampung Haji, Romo Syafi’i menyebutkan bahwa kemungkinan besar proyek ini akan dibiayai oleh Danantara, lembaga pengelola investasi milik pemerintah, sementara pelaksanaan teknisnya melibatkan BUMN.
“Ada investor besar, baik dari dalam maupun luar Arab, siap mendanai hingga tuntas. Namun, Presiden lebih menginginkan agar dibiayai oleh Danantara dan dieksekusi oleh BUMN,” kata Romo Syafi’i.
Dia menegaskan bahwa Presiden ingin mendorong BUMN agar lebih produktif. Saat ini, kontribusi keuntungan BUMN terhadap investasi nasional masih rendah, hanya dua persen. Presiden menargetkan peningkatan hingga 7,5 persen.
Proyek Kampung Haji Indonesia ini diharapkan menjadi terobosan strategis dalam pengelolaan haji nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia.
Wakil Kepala Penyelenggara Badan Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, pembicaraan terkait proyek strategis ini masih berada pada level kepala negara antara Presiden Prabowo dan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).
“Ini masih pada level pembicaraan tingkat presiden. Pembicaraan awal sudah dilakukan oleh Pak Prabowo dengan MBS. Tentunya akan ada diskusi lanjutan yang lebih teknis,” ujar Dahnil saat dijumpai di kantornya di Kemenag Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).
Menurut Dahnil, dalam waktu dekat Presiden Prabowo dijadwalkan kembali bertemu dengan Pangeran MBS untuk mendiskusikan lebih lanjut rencana pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi.
Dahnil menjelaskan bahwa inisiatif Kampung Haji sebenarnya bukan hal baru. Pemerintah sebelumnya melalui BUMN sempat menginisiasi hal serupa, namun belum terealisasi. Kali ini, Presiden Prabowo ingin melanjutkan dan mendorong realisasi proyek tersebut sebagai bagian dari strategi pembangunan ekosistem ekonomi haji.
“Kenapa Kampung Haji ini penting? Karena Presiden konsen pada pembangunan ekosistem ekonomi haji yang berdampak positif pada ekonomi dalam negeri,” kata Dahnil.
Dia mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Investasi, dana haji yang dikeluarkan setiap tahun bisa mencapai sekitar Rp 60 triliun, dengan sebagian besar mengalir ke luar negeri.
“Dengan adanya Kampung Haji ini, akomodasi dan layanan lainnya bisa menambah kas Indonesia. Ini akan meminimalkan cash outflow dan membantu cash inflow ke dalam negeri,” jelas Dahnil.
Kehadiran Kampung Haji juga diyakini dapat membuka peluang lebih besar bagi produk dan komoditas asal Indonesia untuk masuk ke Arab Saudi, khususnya untuk kebutuhan jamaah haji.
“Selama ini, katering kita masih banyak impor komoditas. Misalnya, daging dan ayam masih dari Brazil. Namun tahun ini, kita berhasil 100 persen menggunakan bumbu masakan dari Indonesia,” ujar Dahnil.
Dia menambahkan, sebelumnya rendang yang disajikan kepada jamaah kerap tidak sesuai cita rasa Indonesia karena menggunakan bumbu dari negara lain.
“Tahun lalu baru 30 persen, sekarang sudah 100 persen. Semoga rendangnya sudah sesuai dengan cita rasa orang Indonesia,” ucap Dahnil.
Dalam hal skema pembiayaan Kampung Haji, Dahnil menyebutkan bahwa opsi penggunaan dana dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) maupun Danantara sedang dipertimbangkan. Namun, hingga saat ini belum ada pembahasan teknis lebih lanjut.
“Skemanya seperti apa, nanti tergantung mana yang paling efisien. Apakah melalui Danantara atau BPKH. Tapi pembahasan spesifik soal itu belum dilakukan,” kata Dahnil.
