KDM Diminta Berlaku Adil Terhadap Siswa dan Sekolah Swasta
BERITA TERBARU INDONESIA, BANDUNG — Wakil Ketua DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Acep Jamaludin, menyatakan keprihatinannya terhadap ketidakseimbangan dalam penyelenggaraan pendidikan tingkat menengah di Jawa Barat.
Ia menekankan bahwa hingga saat ini, Pemprov Jabar belum dapat menyediakan fasilitas sekolah negeri tingkat SMA yang mencukupi bagi seluruh siswa.
“Sekolah swasta turut membantu menampung siswa yang tidak bisa masuk sekolah negeri, jumlahnya sekitar satu juta siswa,” ujar Acep kepada BERITA TERBARU INDONESIA, Senin (12/5/2025).
Menurutnya, keberadaan sekolah swasta merupakan kontribusi nyata masyarakat dalam menutupi kekurangan pemerintah provinsi dalam memenuhi amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
Namun, sayangnya, alih-alih mendapatkan apresiasi, sekolah swasta kerap diperlakukan tidak adil baik dari segi pendanaan maupun penghargaan terhadap para guru.
Ia mengatakan, provinsi memang memberikan bantuan pendidikan menengah universal (BPMU) tetapi jumlahnya hanya mencakup sekitar 25 persen dari kebutuhan operasional sekolah. Guru-guru swasta juga mengalami ketimpangan dalam kesejahteraan.
“Guru negeri yang berstatus PNS biasanya menerima gaji 5 hingga 10 juta rupiah. Namun guru swasta, jangankan sejuta rupiah, kadang hanya cukup untuk biaya transportasi ke sekolah saja,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Acep mengkritik pendekatan Pemprov Jabar terhadap sekolah swasta terkait pembebasan ijazah siswa. “Kami sangat menyayangkan adanya ancaman tidak dicairkannya BPMU hanya karena sekolah belum membebaskan ijazah. Ini bukan pendekatan yang adil dan bijaksana,” ucapnya.
Ia menilai pemerintah seharusnya berterima kasih kepada sekolah dan guru swasta yang telah berjasa menyelenggarakan pendidikan di tengah keterbatasan pemprov. Meski demikian, Fraksi PKB tetap mengapresiasi niat Pemprov Jabar yang menginisiasi pembebasan ijazah bagi siswa. “Itu langkah mulia dan patut diapresiasi,” katanya.
Acep mengakui bahwa penyelenggaraan pendidikan menengah memang menjadi tanggung jawab provinsi. Namun karena belum mampu menyediakan layanan yang merata, sekolah swasta memegang peran penting dalam menampung siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.
Menurut Acep, solusi yang realistis adalah kebijakan dukungan anggaran yang jelas, bukan ancaman.
“Data sekolah-sekolah, prioritaskan siswa dari keluarga kurang mampu dan anggarkan dana pembebasan ijazah secara khusus. Setelah dihitung oleh dinas pendidikan, dibutuhkan sekitar Rp 1,3 triliun,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti efek dari video-video viral yang memicu aksi masyarakat menggeruduk sekolah. “Masyarakat perlu mengerti, ada aturan yang harus dihormati. Jangan sampai publik terprovokasi oleh informasi yang tidak utuh dan tidak berdasar hukum,” katanya.
Fraksi PKB, lanjutnya, menyatakan siap mengawal program pembebasan ijazah jika benar-benar dianggarkan secara serius oleh Gubernur dalam APBD. “Kalau Gubernur siap, kami juga siap mengawal,” pungkasnya.
