Erick Thohir: BUMN Ambil Bagian dalam Negosiasi RI-AS, Menjaga Keseimbangan Dagang dan Hilirisasi
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyatakan bahwa Kementerian BUMN terlibat dalam tim pendukung untuk negosiasi perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Hal ini diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
“Alhamdulillah, dalam rapat koordinasi pertama dengan Pak Menko Bidang Perekonomian, yang memimpin delegasi negosiasi Indonesia-AS, kami dilibatkan sebagai salah satu tim pendukung, yaitu di Working Group 3,” ungkap Erick.
Keterlibatan Kementerian BUMN dalam Working Group 3 bertujuan untuk memberikan penilaian mengenai aspek komersialisasi, peluang, dan pertimbangan strategis agar neraca perdagangan dan investasi Indonesia-AS tetap seimbang. Meski saat ini Indonesia mencatat surplus perdagangan dengan AS, Erick menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dan membangun kerja sama yang saling menguntungkan.
“Kita memang memiliki surplus yang cukup besar dengan AS. Namun, kesempatan surplus ini juga harus kita seimbangkan. Jika berdagang bisa surplus terus, mengapa harus defisit? Namun tentunya kita juga harus melihat kerja sama yang saling menguntungkan untuk kedua negara,” ujarnya.
Erick juga menyoroti ketergantungan Indonesia pada beberapa sektor industri asal AS, seperti industri penerbangan, LPG, dan teknologi digital. Menurutnya, sektor penerbangan masih bergantung pada dua produsen utama, yakni Airbus dan Boeing.
“Untuk kebutuhan LPG kita, hampir 57 persen masih berasal dari Amerika. Dan dalam teknologi, AS masih dominan sebagai pemasok utama, termasuk perangkat lunak seperti Microsoft,” lanjutnya.
Dalam pertemuan dengan delegasi AS, Erick menyebutkan ada enam poin yang diajukan Indonesia. Salah satunya adalah permintaan perlakuan yang setara bagi investor asing di sektor mineral, serta kesetaraan perlakuan antara BUMN dengan perusahaan asing. Erick menegaskan, Indonesia telah terbuka bekerja sama dengan perusahaan dari berbagai negara, seperti Vale, Ford Motor, dan Volkswagen.
“Ini membuktikan bahwa kita tidak membeda-bedakan investasi dari negara mana pun. Yang penting adalah kebijakan Presiden untuk memastikan hilirisasi tetap dilakukan di dalam negeri,” tegasnya.
Erick menambahkan bahwa Indonesia tengah mengupayakan peran dalam rantai pasok global, terutama pada pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Ia mengatakan hilirisasi dilakukan untuk menjaga agar produksi baterai tetap dilakukan di dalam negeri.
“Kalau kita lihat perdagangan mobil listrik di Indonesia Motor Show, 70 persen transaksi sudah mobil listrik, 30 persen mobil biasa. Trennya sudah mengarah ke sana,” ujarnya.
Terkait isu keterbukaan subsidi, Erick menegaskan bahwa subsidi pemerintah bukan ditujukan untuk meningkatkan daya saing korporasi, tetapi sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat.
“Subsidi ini bukan untuk meningkatkan nilai kompetitif, melainkan untuk pelayanan publik. Pemerintah berpihak pada dana sosial dan bantuan untuk masyarakat,” jelasnya.
