KON Tegaskan Tidak Ikut Aksi Unjuk Rasa: Hentikan Politisasi Ojol!

BERITA TERBARU INDONESIA, YOGYAKARTA — Koalisi Ojol Nasional (KON), yang terdiri dari 295 komunitas pengemudi ojek online (ojol) dari seluruh Indonesia, dengan tegas menyatakan tidak akan terlibat dalam aksi unjuk rasa yang digelar pada Selasa (20/5/2025).

Keputusan ini diambil sebagai bentuk penolakan terhadap politisasi ojol yang dianggap hanya menjadi alat permainan bagi elite politik dan bisnis untuk kepentingan pihak tertentu.

Ketua Presidium KON, Andi Kristianto, menyatakan bahwa pihaknya melihat semakin banyak pihak luar yang berusaha memanfaatkan isu-isu terkait pengemudi ojol untuk kepentingan politik dan bisnis tersembunyi, tanpa memahami kondisi sebenarnya di lapangan.

“Oleh karena itu, kami memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam demo 20 Mei, karena kami tidak ingin suara pengemudi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin menyusupkan agenda di luar kepentingan ojol. Perjuangan kami murni untuk kesejahteraan ojol dan harus tetap fokus pada solusi nyata, bukan panggung politik,” ujar Ketua Presidium KON, Andi Kristianto, dalam rilis persnya, Selasa.

Andi menambahkan bahwa KON juga meragukan klaim bahwa aksi tersebut akan melibatkan 500 ribu pengemudi. Menurut Andi, mayoritas pengemudi akan tetap menjalankan aktivitas seperti biasa demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka.

“Yang bilang ada 500 ribu ojol demo itu tidak benar. Mayoritas ratusan ribu pengemudi ojol di seluruh Indonesia masih akan onbid, mereka lebih memilih memenuhi kebutuhan keluarganya daripada ikut demo yang hanya menjadi tunggangan politik,” kata Andi.

Menurut Andi, jika ingin membahas kesejahteraan pengemudi ojol, maka pihak yang harus dilibatkan adalah komunitas ojol itu sendiri, bukan kelompok yang tidak memiliki kaitan langsung dengan dunia pengemudi.

“Kalau mau membahas nasib pengemudi, berbicara langsung dengan kami. Jangan membuat keputusan tanpa suara dari kami. Kelompok yang bukan dari komunitas ojol tidak mewakili kami. Ada orang yang selalu mengatasnamakan ojol padahal bukan ojol,” katanya.

Andi juga menegaskan bahwa para pengemudi sepenuhnya menyadari bahwa hubungan kerja mereka dengan aplikator bersifat kemitraan, bukan hubungan kerja sebagai buruh. Namun, ia menekankan pentingnya kehadiran regulasi yang memperkuat posisi pengemudi agar tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian.

“Kami tidak menuntut status menjadi buruh atau karyawan, tapi kami memerlukan aturan yang memastikan kemitraan ini adil dan menguntungkan semua pihak serta melindungi kami. Yang kami lawan adalah ketidakadilan, bukan status kemitraan itu sendiri,” katanya.

KON menilai bahwa jalan terbaik untuk menyelesaikan berbagai persoalan pengemudi adalah melalui dialog terbuka dan penyusunan regulasi yang jelas, bukan melalui cara-cara politik yang berisiko dimanfaatkan oleh segelintir elite politik yang tidak mewakili realitas pengemudi di lapangan.

“Kami lebih memilih jalur dialog dan advokasi kebijakan. Itulah sikap kami. Aksi yang tidak jelas arah dan tujuannya justru bisa merugikan nasib pengemudi sendiri. Siapa yang mau bertanggung jawab jika itu terjadi?!” katanya.

KON mengajak semua pihak, termasuk pemerintah, perusahaan aplikasi, dan masyarakat sipil, untuk berdialog dan melibatkan komunitas pengemudi ojol secara langsung dalam proses penyusunan regulasi kemitraan digital yang adil dan sesuai dengan cara kerja ojol saat ini.