Indonesia Promosikan Pembiayaan Syariah dan Zakat untuk Mengatasi Kesenjangan Dana SDGs
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Indonesia dihadapkan pada tantangan besar dalam membiayai pembangunan berkelanjutan demi mencapai seluruh target Sustainable Development Goals (SDGs). Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Putut Hari Satyaka, menyatakan bahwa Indonesia memerlukan sekitar 4,2 triliun dolar AS untuk mencapai seluruh target SDGs, dengan kesenjangan pendanaan yang masih signifikan sebesar 1,7 triliun dolar AS.
Dalam Konferensi Pendanaan Pembangunan yang berlangsung di Sevilla hari ini, Putut menekankan bahwa Indonesia harus beralih dari pendekatan tradisional dan mengadopsi strategi yang terintegrasi dan transformatif untuk menutup celah pendanaan ini.
“Kami perlu menerapkan pendekatan yang terintegrasi dan transformatif, bukan sekadar bisnis seperti biasa. Ada dua langkah utama yang kami lakukan untuk mengatasi tantangan ini,” ujarnya.
Langkah pertama adalah meningkatkan efisiensi, ketangguhan, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Ini mencakup penyelarasan anggaran dengan target SDGs, penguatan efisiensi belanja, serta memastikan sumber daya digunakan tepat sasaran pada sektor-sektor pembangunan berkelanjutan.
Pendekatan inovatif juga dibutuhkan dengan memperluas instrumen pembiayaan seperti pembiayaan campuran, obligasi tematik, dan pembiayaan berbasis iman. Indonesia telah membangun ekosistem yang mendukung, melibatkan para pemangku kepentingan, dan menciptakan regulasi yang kondusif bagi pertumbuhan pasar keuangan inovatif.
Pembiayaan berbasis iman, khususnya keuangan syariah, disebut sebagai instrumen kunci. Dengan 85 persen penduduk beragama Islam, Indonesia memiliki tradisi kuat pembiayaan berbasis agama seperti zakat dan wakaf, yang kini diarahkan untuk mendukung SDGs. “Pertumbuhan keuangan syariah mencapai 14 persen per tahun, melampaui keuangan konvensional,” kata Putut.
Putut menyoroti keberhasilan Indonesia dalam menghimpun dana melalui instrumen ini, termasuk penerbitan green sukuk berdaulat pertama di dunia pada 2018 sebesar 1,25 miliar dolar AS untuk proyek energi terbarukan dan adaptasi iklim. Hingga 2023, pemerintah telah mengumpulkan sekitar 1,4 miliar dolar AS dari green sukuk ritel domestik yang melibatkan investor individu.
Selain itu, potensi zakat nasional mencapai 18–25 miliar dolar AS per tahun, meskipun realisasi faktual masih di bawah lima persen. “Ada peluang besar untuk memperkuat pembiayaan sosial berbasis keagamaan,” tambah Putut.
Dalam menghadapi tantangan pengembangan pembiayaan berbasis iman, Putut menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran publik, koordinasi antar pemangku kepentingan, serta membangun kepercayaan melalui transparansi dan akuntabilitas.
“Pembiayaan berbasis iman sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat, baik terhadap lembaga pengelola dana maupun terhadap penggunaan dana itu sendiri. Seperti instrumen keuangan lainnya, kami belajar bahwa transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang konsisten adalah kunci untuk mendapatkan dan mempertahankan kepercayaan tersebut,” katanya.
