Viral Masalah Investasi di Cilegon, Tanggapan dari Apindo
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan dukungan terhadap investigasi terkait sekelompok orang yang diduga meminta proyek kepada pengusaha di Cilegon, Banten. Apindo juga menekankan pentingnya aspek keamanan dalam berusaha.
“Mengenai Cilegon, saya hanya ingin menyatakan bahwa kita perlu mengetahui duduk persoalannya, saya yakin mereka (Kamar Dagang dan Industri/Kadin Indonesia) akan melakukan investigasi lebih lanjut untuk menentukan apakah ini melibatkan organisasi atau individu. Jadi kami tidak ingin terlalu fokus pada sisi itu, namun lebih menyoroti aspek keamanan dan organisasi masyarakat (ormas). Ini menjadi perhatian penting karena dapat mengganggu iklim usaha yang sehat,” ujar Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani di Jakarta, Selasa (13/5/2025).
Menurutnya, Apindo mendukung adanya investigasi lebih mendalam terkait peristiwa yang terjadi di Cilegon.
“Ini yang mungkin menjadi perhatian kami, namun peristiwa di Cilegon ini perlu diinvestigasi lebih lanjut untuk memahami duduk perkaranya,” tambahnya.
Untuk informasi, Kadin Indonesia telah membentuk tim verifikasi dan etik yang akan menangani isu di Cilegon dengan cepat dan bijaksana demi menjaga iklim investasi yang kondusif dan menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha.
“Ini adalah momen yang tepat, jadi intinya kami di Kadin sedang membentuk dan sudah mulai menjalankan tim verifikasi dan etik untuk menangani keluhan dan pertanyaan masyarakat di Cilegon,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie.
Anindya menyampaikan hal itu ketika dikonfirmasi mengenai pemberitaan terkait Kadin di Cilegon, Banten, yang diduga meminta jatah kepada pengusaha di daerah tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah membentuk tim verifikasi dan etik untuk merespons berbagai pertanyaan dan keluhan masyarakat terkait dinamika organisasi Kadin di wilayah Cilegon.
Kadin terus berfokus mendorong perdagangan dan investasi nasional dengan menjunjung tinggi kepastian hukum serta menolak segala bentuk tindakan melawan hukum dan pendekatan yang represif.
Sebagai langkah cepat, Kadin berencana mengadakan pertemuan dengan perwakilan Gubernur Banten, BKPM, dan aparat penegak hukum untuk menyelidiki permasalahan yang muncul di wilayah Kota Cilegon.
Ia berpendapat bahwa insiden tersebut lebih bersifat oknum dan terjadi di tingkat kabupaten/kota, sehingga penyelesaiannya akan dilakukan melalui sinergi antara Kadin daerah, provinsi, dan Kadin Indonesia pusat.
