Peran Perbankan Indonesia dalam Pembiayaan Batubara di Asia Tenggara
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Beberapa organisasi yang berfokus pada transisi energi menemukan bahwa pendanaan perbankan Indonesia untuk proyek-proyek batu bara di Asia Tenggara mengalami peningkatan. Institusi keuangan dari Indonesia bertanggung jawab atas 12 persen dari total pembiayaan proyek batu bara di Asia Tenggara antara 2016-2024, yang bernilai 3,96 miliar dolar AS.
Pendanaan ini sebagian besar dialokasikan untuk proyek pembangkit listrik di Jakarta dan sekitarnya. Temuan ini diungkapkan dalam laporan terbaru oleh Center for Energy, Ecology, and Development (CEED) bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil di Asia Tenggara dalam laporan “Southeast Asia Fossil Fuel Divestment Scorecard 2025”.
Laporan tersebut mengungkapkan bahwa total pendanaan batu bara di Asia Tenggara selama periode 2016-2024 mencapai 32,48 miliar dolar AS, dengan Indonesia, Filipina, dan Vietnam sebagai penerima utama.
Bank-bank internasional tetap menjadi penyokong utama pembiayaan batu bara, meskipun jumlahnya terus menurun seiring dengan meningkatnya alokasi dana ke sektor gas. Sebaliknya, kontribusi dari bank-bank regional, termasuk dari Indonesia, terus meningkat, yang membuat mereka semakin terbuka terhadap risiko kebijakan iklim dan tekanan pasar global.
Di Indonesia, tiga bank BUMN berada dalam daftar 10 bank teratas yang paling banyak menyalurkan pembiayaan untuk proyek batu bara dan gas. Bank Mandiri berada di peringkat pertama karena menjadi bank domestik terbesar yang membiayai PLTU dan terbesar kedua di antara bank regional Asia Tenggara dan internasional.
Dalam laporannya, CEED mengungkapkan bahwa pada September 2024, Bank Mandiri memberikan kredit refinancing sebesar 1,27 miliar dolar AS untuk PLTU Sumsel-8 di Sumatera Selatan. Selain itu, Bank Mandiri belum memiliki kebijakan eksplisit terkait penghentian pembiayaan batu bara, meskipun menyatakan akan mengikuti target pemerintah yang menetapkan penghentian batu bara pada 2040.
Dua bank BUMN lainnya, Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), berada di peringkat ke-7 dan ke-8. Kedua bank ini memperoleh skor keberlanjutan yang rendah akibat ketiadaan kebijakan divestasi dan komitmen terbatas terhadap pembiayaan energi bersih.
“Bank masih mendanai krisis iklim sambil meremehkan dampaknya terhadap risiko keuangan dan mengancam kualitas hidup masyarakat. Scorecard ini merupakan bentuk penilaian praktik buruk lembaga keuangan, dan kami akan terus memantau serta melaporkannya kepada publik. Mereka perlu berubah sebelum terlambat,” kata Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara.
Laporan ini mendesak bank-bank di Asia Tenggara, termasuk Bank Mandiri dan bank domestik Indonesia lainnya, untuk menetapkan target terukur dan tenggat waktu jangka pendek, menengah, dan panjang untuk menghentikan seluruh pendanaan terhadap batu bara, minyak, dan gas fosil. Mereka juga didorong untuk menutup celah kebijakan pembiayaan, seperti penjaminan atau penjualan sekuritas yang mendukung proyek atau perusahaan batu bara, serta memastikan anak perusahaan juga mematuhi kebijakan ini.
Selanjutnya, bank yang terlibat dalam mekanisme pensiun dini PLTU harus mengadopsi 10 Prinsip Panduan Pembiayaan untuk memastikan prioritas pada energi terbarukan, serta menghindari solusi palsu seperti co-firing amonia atau penangkapan karbon. Bank domestik di Indonesia dan Asia Tenggara juga harus menyelaraskan kebijakan pembiayaan untuk mendukung transisi energi yang adil dan cepat sesuai target Paris 1,5 derajat Celsius.
“Lembaga-lembaga keuangan, baik internasional maupun domestik, harus menghentikan investasi bahan bakar fosil baru dan mengalihkan pendanaan ke energi terbarukan pada skala yang dituntut oleh krisis iklim,” kata Direktur Eksekutif Center for Energy, Ecology and Development (CEED) dan Konvenor Energy Shift Southeast Asia Gerry Arances.
Arances menambahkan bahwa jika pendanaan pada proyek-proyek bahan bakar fosil seperti batubara terus dilakukan, maka kawasan ini akan terjebak dalam siklus bencana yang meningkat dan kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan. Ia mendesak agar ambisi ASEAN harus diimbangi dengan tindakan nyata.
