BPKH Limited: Menghadapi Tantangan dan Peluang dalam Penguatan Ekonomi Haji

Para produsen di Indonesia menyambut positif inisiatif ini. Kesempatan untuk melayani para peziarah adalah sebuah kehormatan. Berbagai solusi pun disiapkan, seperti penyediaan makanan siap saji berbasis teknologi retort. Sayangnya, seluruh persiapan untuk musim haji 2020 harus tertunda akibat pandemi COVID-19.

Tahun 2022 menjadi awal dari pemulihan. Namun, keterbatasan waktu persiapan mengakibatkan produsen lokal belum dapat berpartisipasi secara maksimal. Baru pada musim haji 2023, penggunaan produk-produk asli Indonesia mulai mendapat tempat. Kementerian Agama mensyaratkan penggunaan bahan baku dan produk lokal oleh mitra katering dan Syarikah Mashariq. Pada Februari 2023, digelar pameran produk Indonesia, menampilkan beras, ikan, bumbu, kopi, makanan siap saji, dan camilan lokal.

Syarikah Mashariq memesan 1,2 juta paket lauk siap saji dan 840.000 porsi dessert lokal seperti bubur kacang hijau dan ketan hitam. Namun, produk-produk ini tidak dikonsumsi oleh jamaah Indonesia karena pertimbangan aspek keamanan dan kesehatan. Situasi ini menimbulkan tantangan baru, termasuk masalah pembayaran kepada produsen dan proses hukum di Arab Saudi.

Pengalaman ini memberikan pelajaran penting. Ada kekhawatiran terhadap kualitas produk Indonesia, dan produsen mengalami trauma akibat ketidakpastian pembayaran. Menyongsong Haji 2024, penulis berdiskusi dengan Ditjen PHU Kementerian Agama untuk menyarankan kemitraan dengan entitas Saudi yang dimiliki oleh pihak Indonesia, guna membangun kepercayaan dan keberlanjutan ekosistem. Dari sinilah BPKH Limited, anak usaha dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), diangkat sebagai mitra dalam mendukung penguatan ekosistem ekonomi haji.

Pada Haji 2024, Syarikah Mashariq kembali memesan 1,2 juta paket lauk siap saji, dan Ditjen PHU mengadakan tender yang diawasi oleh LKPP. BPKH Limited mendapat tugas untuk mendistribusikan makanan hangat kepada para jamaah pada 8 dan 13 Dzulhijjah 1445 H. Secara umum, pelaksanaan berjalan baik, meski terdapat catatan dan masukan untuk evaluasi.

Menjelang Haji 2025, BPKH Limited kembali diberikan amanah lebih besar. Harapannya, lembaga ini dapat menjadi “rumah besar” bagi produk unggulan Indonesia dan akselerator penguatan ekosistem ekonomi haji. Namun, dalam pelaksanaannya, ada tantangan yang muncul. Beberapa kebijakan bisnis internal dapat mengurangi daya saing produk Indonesia, dan memunculkan keraguan dari produsen terhadap model kemitraan yang ditawarkan.

Contohnya, pemilihan produsen bumbu mengalami kendala terkait model pembayaran yang dianggap kurang menguntungkan oleh beberapa pabrikan. Hal ini membuat beberapa produsen memilih untuk tidak melanjutkan keterlibatan. Selain itu, dalam pengadaan makanan siap saji, diperlukan pendekatan yang lebih profesional dan transparan agar semua pelaku dapat merasa dilibatkan secara adil.

Keterlambatan distribusi makanan pada 14 dan 15 Dzulhijjah 1445 H, yang seharusnya menggunakan produk siap saji namun digantikan oleh produk fresh catering, menjadi bahan evaluasi penting untuk memperbaiki manajemen distribusi ke depan.

Keberhasilan menghadirkan produk Indonesia ke Tanah Suci adalah hasil kerja keras banyak pihak, termasuk Kementerian Agama, produsen, eksportir, importir, dan mitra logistik. Sinergi ini harus terus dijaga dan ditingkatkan, bukan hanya melalui satu lembaga saja.

Evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan BPKH Limited perlu dilakukan secara objektif, transparan, dan berorientasi pada perbaikan jangka panjang. Evaluasi ini bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk memperkuat fondasi agar BPKH Limited benar-benar dapat menjadi penggerak utama dalam mewujudkan ekosistem ekonomi haji yang inklusif dan berkelanjutan.

Kedepannya, kami berharap Kementerian Agama bersama Badan Pelaksana Haji dapat mempertemukan semua pemangku kepentingan dari unsur pemerintah maupun pelaku usaha untuk membangun visi bersama sebagaimana dipesankan oleh Presiden Republik Indonesia.

Penguatan ekosistem ekonomi haji adalah bagian dari Tri Sukses Haji yang menjadi amanah Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada Kepala BPH Haji RI. Visi besar ini memerlukan semangat kebersamaan, keikhlasan, dan profesionalisme dari semua pihak. Melayani jamaah haji sejatinya adalah bentuk ibadah kolektif, bukan sekadar pencapaian individu atau institusi. Semoga tantangan yang ada saat ini dapat menjadi pelajaran berharga untuk penguatan ke depan.