Pemerintah: Data Garis Kemiskinan BPS Lebih Tepat untuk Kebijakan Nasional
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Pemerintah menegaskan bahwa data garis kemiskinan (GK) dari Badan Pusat Statistik (BPS) lebih akurat mencerminkan situasi kemiskinan di Indonesia. Penegasan ini menanggapi perbedaan angka dengan data kemiskinan yang dirilis oleh Bank Dunia.
Data terbaru dari Bank Dunia mengindikasikan bahwa 68,3 persen penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan negara berpendapatan menengah atas pada 2024. Sementara itu, menurut BPS, tingkat kemiskinan di Indonesia per September 2024 adalah 8,57 persen.
“Meskipun angka dari Bank Dunia berguna untuk analisis global, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa tingkat kemiskinan nasional yang diukur oleh BPS tetap menjadi referensi paling tepat untuk pembuatan kebijakan nasional,” ujar Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Dedek Prayudi, dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (16/6/2025).
Dedek menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan oleh BPS diperoleh melalui pendekatan yang mempertimbangkan pola konsumsi lokal, variasi harga regional, dan realitas sosial-ekonomi. Faktor-faktor ini dianggap lebih mencerminkan kondisi ekonomi nasional dan kebutuhan spesifik masyarakat Indonesia.
Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia akan terus menggunakan garis kemiskinan dari BPS sebagai acuan dalam menyusun kebijakan.
“Seperti yang telah disampaikan BPS, perbedaan garis kemiskinan nasional dan internasional berasal dari perbedaan tujuan keduanya. Garis kemiskinan internasional berfungsi sebagai tolok ukur global, sementara garis kemiskinan nasional disesuaikan dengan relevansi kebijakan domestik,” tambah Dedek.
Pemerintah juga menegaskan fokusnya pada pengentasan kemiskinan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia (SDM), sementara anggaran infrastruktur dilanjutkan dengan partisipasi pihak swasta. Menurut Dedek, langkah ini diambil demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Khususnya, Dedek menyoroti upaya spesifik pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, yaitu dengan berinvestasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan nutrisi, terutama melalui program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pendekatan ini menggarisbawahi keyakinan Presiden Prabowo bahwa pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan harus dimulai dari pembangunan modal manusia, bukan hanya dukungan jangka pendek,” ungkapnya.
Dedek juga mengutip pernyataan Kepala PCO, Hasan Nasbi, yang menyatakan bahwa pemerintah mengadopsi Indeks Deprivasi Multidimensi (MDI) sebagai dasar dalam kebijakan pengentasan kemiskinan. Indeks ini dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, UNICEF, dan Universitas Indonesia (UI).
Sementara itu, Kementerian Keuangan melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026 juga menekankan bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan pendapatan, tetapi juga mencakup akses terhadap air bersih, gizi, pendidikan, dan kondisi hidup yang layak.
“Yang penting bukan angkanya, tetapi memastikan bahwa setiap orang, termasuk anak-anak, memiliki alat untuk berkembang,” tegas Dedek.
Sebelumnya, Bank Dunia juga menyatakan bahwa garis kemiskinan yang dirilis oleh BPS lebih relevan untuk mengukur tingkat kemiskinan nasional Indonesia maupun menjadi acuan bagi kebijakan suatu negara.
Sementara itu, data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia merupakan pengukuran internasional yang bertujuan menjadi tolok ukur dalam memantau kondisi kemiskinan global serta membandingkan antarnegara. Perbedaan tersebut sengaja diterapkan karena Bank Dunia menggunakan pendekatan berbeda dari pemerintah tiap negara, sesuai dengan tujuan masing-masing pengukuran.
