Bank Dunia: Garis Kemiskinan BPS Lebih Tepat untuk Indonesia
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Bank Dunia menegaskan bahwa garis kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) lebih cocok digunakan dalam menilai tingkat kemiskinan di Indonesia. Dalam sebuah lembar fakta berjudul ‘The World Bank’s Updated Global Poverty Lines: Indonesia’, yang diungkapkan di Jakarta pada Selasa (17/6/2025), Bank Dunia menyatakan bahwa garis kemiskinan nasional tetap menjadi acuan utama dalam pengambilan kebijakan di suatu negara.
Data yang dipublikasikan oleh Bank Dunia merupakan ukuran internasional yang berfungsi sebagai tolok ukur dalam mengamati kondisi kemiskinan global serta untuk membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara.
Perbedaan ini memang disengaja. Bank Dunia secara sengaja menggunakan pendekatan pengukuran yang berbeda dari pemerintah masing-masing negara, mengingat tujuan yang berbeda dari kedua jenis pengukuran tersebut.
“Garis kemiskinan nasional dirancang oleh pemerintah dan disesuaikan dengan konteks spesifik suatu negara. Data ini digunakan untuk membuat kebijakan tingkat nasional, seperti dukungan terhadap kelompok miskin,” tulis Bank Dunia dalam dokumen tersebut.
Bank Dunia menjelaskan bahwa mereka menggunakan data yang sama dengan yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia untuk mengukur garis kemiskinan, yaitu hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS. Namun, meskipun menggunakan sumber data yang sama, metode perhitungannya berbeda.
Dalam menentukan garis kemiskinan, Bank Dunia mempertimbangkan perbedaan harga dari tiga aspek, yaitu perubahan waktu, perbedaan wilayah, dan perbedaan biaya hidup antarnegara atau purchasing power parity (PPP).
Sementara itu, metode pengukuran nasional oleh BPS tidak mempertimbangkan penyesuaian harga dari waktu ke waktu maupun penggunaan PPP, mengingat tujuan pengukuran bersifat nasional. Perbedaan wilayah pun diukur dengan pendekatan yang berbeda dari Bank Dunia.
Terkait perubahan persentase penduduk miskin di Indonesia, Bank Dunia menjelaskan bahwa pergeseran ini disebabkan oleh meningkatnya ambang batas untuk kelompok yang tidak miskin dalam standar global. Artinya, peningkatan garis kemiskinan tidak serta-merta menunjukkan bertambahnya jumlah penduduk miskin, melainkan mencerminkan meningkatnya standar hidup layak.
Bank Dunia juga mencatat bahwa Indonesia baru saja naik status dari negara berpendapatan menengah bawah (low and middle income countries/LMIC) menjadi negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country/UMIC).
Untuk kategori LMIC, posisi Indonesia sebelumnya berada di dekat ambang batas atas, sedangkan dalam kategori UMIC saat ini Indonesia berada mendekati ambang batas bawah.
Pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita Indonesia tercatat sebesar 4.870 dolar AS pada 2023. Sementara batas atas kategori UMIC adalah sebesar 14.005 dolar AS, hampir tiga kali lipat dari GNI Indonesia.
