Isu PHK di Bali: Klarifikasi dari Gubernur Koster

BERITA TERBARU INDONESIA, DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster memberikan klarifikasi terkait isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tengah menjadi perbincangan. Dalam acara penutupan Bulan Bung Karno di Denpasar, Minggu malam, Koster menegaskan bahwa memang terjadi beberapa PHK, namun tidak berasal dari sektor pariwisata.

Gubernur menjelaskan, “Hotel-hotel saat ini penuh, The Meru (Sanur) mencapai 96 persen, Nusa Dua lebih dari 90 persen, Kuta 80 persen, bahkan Buleleng 70 persen. Jadi, jika ada yang di-PHK, itu bukan dari sektor pariwisata.”

Dia menambahkan bahwa pariwisata Bali tidak sedang lesu. Data menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali dari Januari hingga Desember 2024 mencapai 6,4 juta orang, sementara wisatawan domestik mencapai 9,5 juta orang.

Pertumbuhan ekonomi tercatat 5,48 persen dengan tingkat pengangguran sebesar 1,79 persen, dan kemiskinan 3,8 persen. Angka-angka ini terus membaik, di mana data dari Pemprov Bali menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan mancanegara pada setengah tahun 2025 ini meningkat 10 persen dibanding periode yang sama di tahun 2024.

“Kunjungan wisman meningkat 10 persen per hari, wisatawan mancanegara naik 10-12 persen, meski wisatawan domestik sempat turun sedikit hingga Mei, namun naik lagi pada Juni karena liburan sekolah,” jelas Koster.

PHK yang terjadi, diakuinya, adalah pemutusan kerja di sebuah pabrik minuman bersoda di Kabupaten Badung. Koster menilai produk tersebut sudah tidak diminati pasar di Bali.

Menanggapi isu ini dengan hati-hati, Gubernur mengingatkan bahwa jika tidak diluruskan, hal ini dapat mempengaruhi citra pariwisata Bali. Mengenai kabar banyaknya wisatawan yang menyeberang ke Lombok melalui Pelabuhan Padang Bai, Koster menjelaskan bahwa itu adalah kondisi normal, karena kunjungan melalui jalur kapal cepat ke Bali bisa mencapai 30 ribu per hari.

Pemprov Bali lebih memilih untuk fokus pada penanganan wisatawan yang tidak menaati aturan, seperti menyewakan rumah atau vila kepada rekan di negara asal mereka tanpa membayar pajak hotel dan restoran. “Namun, ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat,” ujarnya.

Gubernur Koster menekankan bahwa penyelesaian masalah kepariwisataan dan pendukungnya telah direncanakan dengan baik, termasuk pembentukan tim khusus. “Ada yang mengatakan pariwisata Bali berlebihan padahal tidak, tingkat hunian hotel belum 100 persen. Fokus kami pada wisatawan yang melanggar aturan lalu lintas dan lainnya, ini harus ditangani pelan-pelan,” tutupnya.