Pengusutan KPK terhadap PNS dalam Kasus Proyek Jalan di Sumut
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Gustav Reynold Tampubolon (GRT) untuk pemeriksaan pada Senin (7/7/2025). GRT adalah seorang pegawai negeri sipil (PNS) yang diperiksa guna menyelidiki aliran dana terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Sumatra Utara (Sumut).
“Penyelidikan dilakukan terkait aliran dana dalam proyek pembangunan jalan di Sumatra Utara,” ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, dalam konferensi pers pada Selasa (8/7/2025).
KPK sebelumnya telah melakukan penggeledahan di kediaman dan kantor Direktur Utama PT Daya Nur Global (PT DNG), M Akhirun Efendi Siregar (KIR), di Padangsidimpuan, Sumatra Utara pada 4 Juli 2025. Akhirun kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap proyek tersebut.
Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan suap proyek jalan di Sumut, termasuk dokumen dan catatan keuangan.
Selain itu, rumah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting (TOP), yang berada di Perumahan Royal Sumatera, Cluster Topaz, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, juga digeledah pada Rabu (2/7/2025).
Dari penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 28 gepokan uang pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu, dengan total nilai sekitar Rp 2,8 miliar.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Mandailing Natal pada 26 Juni 2025. Sehari setelahnya, KPK menetapkan beberapa tersangka, yakni Kepala Dinas PU Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Kepala UPTD Gunung Tua Rasuli Efendi Siregar, Pejabat Pembuat Komitmen Satker PJN Wilayah I Sumut Heliyanto, Direktur PT Dalihan Natolu Grup M Akhirun Efendi Siregar (swasta), dan kontraktor M Rayhan Dulasmi Pilang (swasta), dalam kasus dugaan suap. Mereka diduga mengatur proyek pembangunan jalan yang bernilai Rp 231,8 miliar.
