Ekonomi Syariah Indonesia Tumbuh 9,16 Persen, Inklusi Masih Rendah

BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Ekonomi syariah di Indonesia terus menunjukkan peningkatan yang positif. Namun demikian, inklusi masyarakat dan integrasi ekosistem masih menjadi tantangan besar. Wakil Presiden RI ke-13, Prof KH Ma’ruf Amin, menyatakan bahwa ketidakseimbangan ini perlu segera diatasi oleh pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan.

“Pertumbuhan sektor halal di Indonesia tetap kuat meskipun kondisi global tidak stabil. Ini membuktikan bahwa fondasi ekonomi syariah kita semakin kuat,” kata Prof Ma’ruf dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh Center for Sharia Economic Development (CSED), dikutip Sabtu (12/7/2025).

Per Januari 2025, ekspor produk halal Indonesia naik 9,16 persen secara tahunan. Produk makanan dan minuman mendominasi lebih dari 80 persen komposisi ekspor, diikuti oleh sektor farmasi, tekstil, dan kosmetik. Kontribusi sektor Rantai Nilai Halal (HVC) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga meningkat menjadi 25,44 persen, tumbuh 2,45 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Di sektor keuangan, total aset keuangan syariah nasional mencapai Rp9.529 triliun per Maret 2025, meningkat 5,3 persen secara tahunan, lebih tinggi dari pertumbuhan aset keuangan nasional yang hanya 3,6 persen.

Namun, di balik pertumbuhan tersebut, ketimpangan akses masih terlihat jelas. Survei OJK menunjukkan tingkat inklusi keuangan syariah stagnan di angka 13,41 persen, sementara tingkat literasi telah mencapai 43,4 persen. Prof Ma’ruf menekankan pentingnya edukasi masyarakat bahwa ekonomi syariah bukan hanya ritual, tetapi juga solusi sosial.

“Zakat bukan sekadar ibadah spiritual, tapi juga muamalah. Ini perlu dipahami umat. Kita harus menjembatani kesadaran agar literasi naik bersama inklusi,” ujar Prof Ma’ruf.

Masalah integrasi ekosistem juga menjadi perhatian. Ali Sakti dari Bank Indonesia menyebut bahwa pelaku ekonomi halal masih bergerak sendiri-sendiri tanpa sinergi. “Seperti gasing yang berputar sendiri-sendiri,” katanya.

Di sektor keuangan sosial syariah, potensi besar juga belum tergarap optimal. Dana ZIS-DSKL (Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya) yang terkumpul hingga akhir 2024 mencapai Rp40,5 triliun, naik 25,3 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah penerima manfaat melonjak menjadi 119 juta jiwa.

Namun, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Prof Waryono Abdul Ghofur, mengungkapkan bahwa dari potensi zakat sebesar Rp327 triliun, realisasi hanya Rp41 triliun, dan yang benar-benar tercatat hanya Rp13 triliun. “Banyak masyarakat berzakat langsung ke mustahik tanpa melalui lembaga resmi. Ini membuat data tidak tercatat dan kemanfaatannya tidak bisa diukur secara strategis,” ujarnya.

Di sektor pertanian, tantangan juga ada. Prof Bustanul Arifin dari INDEF menyebut rata-rata petani hanya memiliki lahan 0,3 hektare. “Dengan luas lahan segitu, mustahil kita bicara soal kesejahteraan petani. Skema bagi hasil berbasis syariah harus jadi solusi,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Prof Ma’ruf menekankan pentingnya optimalisasi aset lahan yang selama ini dikuasai institusi tapi tidak dimanfaatkan. “Lahan kita banyak, tapi terbengkalai. Kita perlu aturan agar tanah itu bisa diserahkan ke masyarakat, lewat skema dana sosial dan wakaf produktif,” tegasnya.

Laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024/2025 menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia dalam pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan. Sektor makanan halal menempati posisi kedua dari sisi permintaan. Namun, dari sisi produksi dan ekspor, Indonesia masih tertinggal dibanding Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Sebagai penutup, Prof Ma’ruf menyerukan gerakan kolektif membangun ekonomi syariah yang berkelanjutan. “Hasil adalah urusan Allah. Tapi bergerak adalah kewajiban kita. Jabatan boleh berakhir, tapi perjuangan memajukan ekonomi syariah tidak boleh berhenti,” ujarnya.