Ekonomi Komando Prabowo Berisiko Tanpa Dukungan Kuat Teknokrat

BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Ekonom senior dari INDEF, Mohamad Fadhil Hasan, mengungkapkan bahwa ekonomi komando yang diusung oleh Prabowo Subianto berisiko gagal apabila tidak didukung oleh unsur teknokratik yang tangguh. Fadhil menekankan pentingnya kebijakan yang konsisten, realistis, dan fleksibel, agar program-program populis seperti penyediaan makanan bergizi gratis tidak memberikan beban berat pada fiskal negara.

“Sayangnya, dalam komposisi kabinet saat ini, unsur teknokratis tersebut belum terlihat menonjol seperti pada era Orde Baru,” ujar Fadhil dalam Forum Guru Besar & Doktor INSAN CITA pada Rabu (14/5/2025) lalu.

Fadhil menjelaskan bahwa ekonomi komando yang diusung oleh Prabowo bukanlah sosialisme otoriter, melainkan sebuah sistem yang memiliki perencanaan terpusat dan dominasi negara dalam pembangunan ekonomi. Ia mengingatkan bahwa meskipun Orde Baru sukses dengan teknokrasi yang kuat, tantangan ekonomi saat ini jauh lebih kompleks.

“Dari pengalaman Orde Baru, kita dapat memetik tiga pelajaran penting: konsistensi, realisme, dan fleksibilitas,” ungkap Fadhil.

Sementara itu, Guru Besar Ekonomi IPB, Prof Didin Damanhuri, menyatakan bahwa ekonomi komando di Indonesia lebih tepat disebut sebagai ekonomi terpimpin, yang menekankan peran negara dalam perekonomian. Didin berpendapat bahwa sistem ini lebih sesuai dengan semangat UUD 1945 yang menekankan peran negara dalam ekonomi.

“Pasal 33 UUD 1945 lebih mendekati model Jepang yang heterodoks,” ujar Didin, merujuk pada ekonomi Jepang yang sukses berkat kemitraan antara negara dan swasta.

Didin juga menyoroti ketimpangan ekonomi yang kian meluas, dengan 60 persen sektor ekonomi Indonesia masih dikuasai oleh sektor informal. “Pembangunan hanya mampu menciptakan sedikit lapangan kerja formal, kurang dari 400 ribu,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya mengedepankan kembali nilai-nilai lokal yang kini semakin tergerus oleh digitalisasi dan arus globalisasi. “Kekuatan Asia terletak pada nilai-nilai keluarga dan sistem jaminan sosial informal,” tambahnya.

Menghadapi tantangan tersebut, baik Didin maupun Fadhil sepakat bahwa pemerintahan Prabowo perlu memperkuat unsur teknokratik, melakukan restrukturisasi ekonomi, dan memperbaiki distribusi kesejahteraan agar Indonesia dapat bersaing dalam kebangkitan ekonomi Asia pada 2045.