Fraksi PDIP Keluar dari Sidang, Ini Sejarah Konflik KDM vs Banteng

BERITA TERBARU INDONESIA, BANDUNG – Aksi meninggalkan ruangan oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat dalam sidang paripurna yang digelar Jumat lalu kembali memanaskan hubungan antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan partai politik pemenang pemilu tersebut. Ketegangan antara keduanya sudah beberapa kali terjadi.

Menjelang pemilihan kepala daerah Jawa Barat 2024, PDIP sempat mendekati Dedi, yang akrab dikenal sebagai KDM. Namun, PDIP akhirnya memilih untuk mendukung pasangan dari kader mereka sendiri, yaitu Jeje Wiradinata dan Ronald Surapradja.

Menjelang Pilkada Jabar, survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga menunjukkan bahwa KDM memberikan pukulan pertama kepada PDIP. Basis PDIP di Jawa Barat terlihat beralih kepada pasangan Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan. Dalam survei yang dirilis oleh LSI pada 25 Oktober 2024, terlihat bahwa Kabupaten Ciamis, yang merupakan basis ‘merah’ pertama, memberikan dukungan 67,7 persen kepada KDM.

Di basis PDIP lainnya, yaitu Kabupaten Majalengka di wilayah Pantura, survei yang dilakukan oleh Indikator Politik pada 2 November menunjukkan bahwa KDM-Erwan semakin unggul dengan perolehan 87,7 persen. Tiga pasangan calon lainnya, termasuk dari PDIP, hanya meraih 2 hingga 3 persen suara.

Akhirnya, KDM-Erwan memenangkan pemilihan kepala daerah Jawa Barat dengan 62 persen suara. Di Kabupaten Ciamis, mereka memperoleh 57 persen suara, dan di Majalengka, sebanyak 67 persen suara diambil KDM-Erwan dari kawasan banteng.

Setelah banjir besar yang melanda beberapa wilayah Jawa Barat, terutama Jabodetabek pada Maret 2025, ketegangan kembali muncul. KDM menyatakan bahwa alih fungsi lahan di Puncak menjadi salah satu penyebabnya dan mendesak agar pembongkaran segera dilakukan.

Ketua DPD PDIP Jabar sekaligus Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, menyampaikan kritiknya. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak boleh tebang pilih dalam membongkar tempat usaha yang melanggar aturan.

Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Februari 2025, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat melarang kepala daerah kader PDIP untuk mengikuti retret di Magelang. KDM memanfaatkan situasi ini untuk mengkritik kebijakan tersebut.

“Kalau Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega, namun yang jelas jika seseorang sudah menjadi kepala daerah, maka dia harus tunduk dan patuh pada keputusan pemerintah, baik pusat maupun daerah,” kata Dedi di Gedung DPRD Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa semua kepala daerah di Jawa Barat akan mengikuti pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto. “Jawa Barat semuanya ikut sampai hari ini. Kemudian, dana yang sudah teralokasikan dan terserap tidak mungkin dibatalkan,” ujarnya.