Bahlil Serukan Reformasi Sistem Politik di Indonesia di Depan Kader Golkar
BERITA TERBARU INDONESIA, YOGYAKARTA — Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengajak untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia yang dianggapnya penuh dengan praktik politik uang. Menurutnya, sistem yang ada saat ini menelan biaya yang sangat besar.
“Sampai kapan kita akan membiarkan demokrasi berjalan seperti ini? Oleh karena itu, sistemnya perlu kita perbaiki dengan membangun transparansi dan edukasi politik yang baik,” ujar Bahlil dalam pidato pembukaan Musyawarah Daerah XI Partai Golkar DIY 2025 di hadapan para kader Golkar di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Minggu (18/5/2025).
Bahlil menilai sistem proporsional terbuka yang saat ini diterapkan adalah respons terhadap masalah sistem pemilu tertutup sebelumnya. Namun, di era ini, sistem tersebut dianggap sudah ketinggalan zaman.
“Mungkin di masa lalu sistem proporsional terbuka ini cocok, tetapi ke depan kita perlu melakukan introspeksi,” tambah Bahlil.
Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini menegaskan bahwa demokrasi bukanlah tujuan akhir berbangsa dan bernegara, melainkan hanya alat untuk mencapai tujuan.
Bahlil juga membahas biaya besar yang diperlukan dalam pelaksanaan pilkada dan pileg, yang bisa mencapai ratusan miliar rupiah dari persiapan hingga pelaksanaan.
Setelah pilkada usai, kata Bahlil, bisa terjadi konflik berkepanjangan di masyarakat. Perbedaan pilihan calon kepala daerah bisa memicu keributan antar tetangga, dan bahkan bisa terjadi saling lapor dalam satu partai hingga ke mahkamah partai.
“Oleh karena itu, sistemnya perlu kita perbaiki untuk membangun transparansi dan pengkaderan politik yang baik dan benar,” tegasnya.
Selain itu, Bahlil juga mengimbau kader Golkar untuk meningkatkan konsolidasi, baik internal maupun eksternal. “Tidak ada partai yang sukses tanpa konsolidasi. Konsolidasi adalah kunci bagi partai modern untuk mencapai tujuannya,” ungkap Bahlil.
Bahlil menekankan bahwa dalam kepemimpinannya di Golkar, dia berkomitmen untuk meningkatkan jumlah kursi di parlemen, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat. “Karena itu, konsolidasi harus ada dalam pikiran generasi muda Golkar di seluruh DIY,” ujar Bahlil.
Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyetujui bahwa Musyawarah Daerah XI Partai Golkar DIY 2025 harus menjadi momen penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi.
Sultan menjelaskan, di tengah lanskap sosial politik yang semakin kompleks, keberlangsungan organisasi ditentukan oleh kemampuannya untuk beradaptasi dengan zaman dan menjalin sinergi lintas sektor. Oleh karena itu, kesempatan ini harus digunakan untuk memperkuat fondasi ideologis dan memperdalam visi kebangsaan.
“Saya berharap kehadiran Musyda ini dapat memperkuat sinergi antara elemen pemerintah daerah, partai politik, dan masyarakat,” kata Sultan yang pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar DIY.
