Kebijakan LPG Satu Harga Siap Diberlakukan
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah tengah merancang kebijakan baru yang memungkinkan LPG 3 kilogram (kg) dijual dengan harga seragam di seluruh Indonesia. Aturan ini diharapkan mulai berlaku pada 2026 demi mewujudkan keadilan energi dan menutup celah distribusi yang menyebabkan lonjakan harga di lapangan.
Usulan tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (2/7/2025). Ia menjelaskan bahwa regulasi yang sedang disusun adalah revisi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019 yang berkaitan dengan penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG subsidi.
Revisi kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola, memastikan ketersediaan dan distribusi LPG tepat sasaran bagi rumah tangga, usaha mikro, nelayan, dan petani penerima manfaat. Mekanisme penetapan harga akan mengacu pada biaya logistik di setiap daerah agar tidak ada disparitas harga.
“Kami akan mengubah beberapa metode agar kebocoran ini tidak terjadi, termasuk harga yang selama ini diberikan kepada daerah. Dalam pembahasan Perpres, kita tentukan saja satu harga supaya tidak ada gerakan tambahan di bawah,” ujar Bahlil, dikutip Kamis (3/7/2025).
Pemerintah berharap aturan ini dapat menyederhanakan rantai pasok dan menekan praktik penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET). Di lapangan, harga LPG 3 kg yang seharusnya berada di kisaran Rp16.000–Rp19.000 per tabung kerap melonjak hingga Rp50.000.
Menurut Bahlil, lonjakan ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara anggaran subsidi dan realisasi di lapangan, serta rantai distribusi yang panjang dan rawan bocor. “Kalau harganya dinaikkan terus, antara harapan negara dengan apa yang terjadi tidak sinkron,” tegasnya.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menambahkan, skema satu harga LPG ini akan meniru model program BBM Satu Harga. “Itu nanti untuk setiap provinsi, jadi ditetapkan itu satu harganya. Jadi nanti akan kita evaluasi untuk setiap provinsi,” ujarnya.
Transformasi subsidi LPG juga akan diarahkan menjadi berbasis penerima manfaat, dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
