Bank Syariah Muhammadiyah Menjawab Kebutuhan Umat
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Rencana pendirian Bank Syariah Muhammadiyah (BSM) dianggap sebagai langkah koreksi terhadap dominasi tunggal industri keuangan syariah nasional yang dikuasai oleh korporasi milik negara. Pakar Ekonomi dari Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menekankan bahwa kehadiran BSM merupakan momen penting untuk mengembalikan peran masyarakat sipil dalam membangun sistem keuangan Islam yang berfokus pada umat.
“Dominasi pemain besar seperti BSI justru memperjelas kebutuhan akan munculnya kekuatan baru yang berbasis masyarakat sipil, bukan korporasi negara,” ujar Syafruddin kepada BERITA TERBARU INDONESIA, Jumat (4/7/2025).
Ia berpendapat, selama ini industri keuangan syariah terlalu terkonsentrasi pada entitas besar seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) yang merupakan hasil konsolidasi bank BUMN. Pendekatan top-down semacam ini, menurutnya, justru menjauh dari kebutuhan nyata masyarakat.
Berbeda dengan BSI, BSM lahir dari kekuatan akar rumput yang telah terbukti berperan aktif dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. “Muhammadiyah memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh pemain besar seperti BSI, yaitu jaringan sosial, pendidikan, kesehatan, dan amal usaha yang hidup dan tersebar merata di seluruh Indonesia,” tegas Syafruddin.
Keunggulan inilah yang membuat BSM lebih representatif sebagai bank umat. Bukan hanya soal kelembagaan, tetapi juga ideologis—yakni bank yang berpihak kepada masyarakat bawah, bukan semata-mata mengejar ekspansi aset atau margin keuntungan.
“Dengan membangun bank sendiri, Muhammadiyah tidak hanya memobilisasi potensi dana umat, tetapi juga menciptakan ekosistem keuangan yang lebih berkarakter, beretika, dan berpihak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah,” jelasnya.
Menurut Syafruddin, kehadiran BSM bisa memecah sentralisasi keuangan syariah yang selama ini berpusat pada BSI. Ini bukan hanya sekadar penambahan pemain, tetapi juga perluasan ruang partisipasi masyarakat sipil dalam mengelola dana umat secara lebih mandiri dan etis. Ia menilai BSM bisa menjadi role model lembaga keuangan berbasis nilai, bukan kekuasaan modal negara.
Langkah Muhammadiyah dianggap penting di tengah kondisi akses pembiayaan yang belum merata, bahkan terhadap organisasi sebesar mereka. Wakil Ketua Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna, mengungkapkan bahwa dana Muhammadiyah yang tersimpan di BSI mencapai puluhan triliun rupiah, namun akses pembiayaannya dinilai tidak mudah.
“Dana kami di BSI banyak. Tapi ketika kita mengakses pembiayaan ke BSI, itu luar biasa sulitnya. Kita tidak menjadi nasabah spesial. Karena itu, lebih baik kita mendirikan bank sendiri,” tegas Mukhaer.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan izin operasional BSM segera terbit. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan izin kemungkinan keluar dalam waktu dekat. “Mungkin sebulan ini sudah keluar,” ujar Dian.
BSM akan dimulai dengan transformasi BPRS Matahari Artha Daya milik Uhamka. Nantinya, BPRS lain milik Muhammadiyah akan bergabung sebagai pemegang saham. Muhammadiyah menargetkan peluncuran bank pada 2025 dengan modal awal sebesar Rp 100 miliar.
