‘Pencegahan Kemerdekaan Palestina’, Israel Mengesahkan 22 Pemukiman Baru di Tepi Barat
BERITA TERBARU INDONESIA, TEL AVIV – Pemerintah Israel telah mengesahkan pembangunan 22 pemukiman Yahudi baru di wilayah Tepi Barat yang diduduki, sebagaimana diumumkan oleh menteri keuangan Israel pada Kamis. Langkah ini ditentang oleh kelompok hak asasi manusia di Israel dan menjadi pukulan bagi upaya kemerdekaan Palestina.
Bezalel Smotrich, seorang ultra-nasionalis dalam koalisi pemerintahan sayap kanan, telah lama mendorong penerapan kedaulatan Israel atas Tepi Barat. Ia menulis di X bahwa pemukiman baru ini akan terletak di bagian utara Tepi Barat, namun tidak merinci lokasi pastinya.
Media Israel melaporkan bahwa Kementerian Pertahanan mengatakan beberapa ‘pos terdepan’ yang ada akan dilegalkan dan pemukiman baru juga akan dibangun.
Juru bicara Menteri Pertahanan tidak memberikan komentar terkait pengumuman ini. Otoritas Palestina, yang memiliki kendali terbatas di Tepi Barat, mengutuk keputusan ini.
Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, menyebut keputusan ini sebagai ‘eskalasi berbahaya’ dan menuduh Israel terus menjerumuskan kawasan ke dalam ‘siklus kekerasan dan ketidakstabilan’. Dia mendesak pemerintahan Presiden AS untuk campur tangan.
Warga Palestina memandang perluasan pemukiman ini sebagai penghalang terhadap impian mereka mendirikan negara merdeka di Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur yang diduduki.
Sejumlah negara Eropa semakin menekan Israel untuk menghentikan konflik di Gaza, sementara Inggris, Prancis, dan Kanada memberi peringatan kepada Israel bahwa mereka mungkin akan menjatuhkan sanksi jika Israel terus memperluas pemukiman di Tepi Barat.
Menteri Timur Tengah Inggris, Hamish Falconer, mengecam keputusan Israel atas pemukiman baru tersebut, menyebutnya sebagai ‘hambatan yang disengaja terhadap negara Palestina’. ‘Pemukiman ilegal menurut hukum internasional, semakin mengancam solusi dua negara, dan tidak melindungi Israel,’ tegas Falconer di X.
Sebagian masyarakat internasional menganggap pemukiman ini ilegal. Namun, pemerintah Israel menganggapnya sah sesuai undang-undang mereka, meskipun beberapa ‘pos terdepan’ dianggap ilegal tetapi seringkali ditoleransi dan kadang kemudian dilegalkan.
B’Tselem, organisasi hak asasi manusia terkemuka di Israel, menuduh pemerintah sayap kanan mendorong ‘supremasi Yahudi melalui penjarahan tanah Palestina dan pembersihan etnis di Tepi Barat’. Mereka juga mengecam komunitas internasional yang dianggap ‘membiarkan kejahatan Israel’.
Breaking the Silence, kelompok yang mewakili veteran militer, mengatakan bahwa perluasan pemukiman didorong oleh ideologi ‘ekstremis’, merampas lebih banyak tanah dengan mengorbankan warga Palestina, dan memperingatkan bahwa melegitimasi pos-pos terdepan akan memberikan imbalan bagi pemukim yang melakukan kekerasan.
Keputusan ini disambut baik oleh Yisrael Ganz, ketua Dewan Yesha, yang mewakili pemukiman Yahudi dan memiliki hubungan dekat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ganz menegaskan langkah ini sebagai penentangan terhadap upaya Otoritas Palestina mendirikan sebuah negara.
‘Keputusan bersejarah ini mengirim pesan jelas – kami di sini bukan hanya untuk tinggal, tetapi untuk mendirikan Negara Israel bagi semua penduduknya dan memperkuat keamanannya,’ ujarnya.
Hingga kini, sekitar 700.000 pemukim Israel tinggal di antara 2,7 juta warga Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, wilayah yang diambil Israel dari Yordania dalam perang 1967. Israel kemudian mencaplok Yerusalem Timur, langkah yang tidak diakui oleh sebagian besar negara, namun belum secara resmi memperluas kedaulatan atas Tepi Barat.
Aktivitas pemukiman di Tepi Barat telah meningkat tajam sejak konfrontasi antara pejuang Palestina dan respons keras Israel di Gaza yang telah berlangsung selama 20 bulan. Israel juga meningkatkan operasi militer terhadap militan Palestina di Tepi Barat sementara serangan pemukim terhadap warga Palestina meningkat.
Sami Abu Zuhri dari Hamas menyatakan kepada Reuters bahwa keputusan pada Kamis adalah bagian dari ‘perang yang dipimpin oleh Netanyahu melawan rakyat Palestina.’ Dia mendesak AS dan Uni Eropa untuk merespons dengan tindakan nyata.
