Daftar Provinsi Penerima Bansos Terindikasi Bermain Judi Online, Jawa Barat di Puncak
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Kementerian Sosial bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengidentifikasi bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan penerima bantuan sosial (bansos) tertinggi yang terlibat dalam judi online selama semester pertama 2025. Di tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bogor mencatat jumlah tertinggi.
“Di Jawa Barat terdapat 49.431 pemain judi online dengan nilai transaksi mencapai Rp199 miliar,” ungkap Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai pertemuan dengan Ketua PPATK di Jakarta, Kamis lalu.
Setelah Jawa Barat, Jawa Tengah terdeteksi memiliki 18.363 penerima bansos yang bermain judi online dengan transaksi senilai Rp83 miliar, sedangkan di Jawa Timur terdapat 9.771 penerima bansos dengan total transaksi Rp53 miliar. Provinsi Jakarta memiliki 7.717 penerima dengan nilai Rp36 miliar, Banten 5.317 orang dengan nilai Rp25 miliar, dan Lampung 5.039 orang dengan nilai Rp18 miliar.
Pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Bogor mencatat jumlah tertinggi dengan 5.497 orang dengan nilai transaksi Rp22 miliar, diikuti oleh Kota Surabaya dengan 1.816 orang bertransaksi senilai Rp9 miliar, dan Jakarta Pusat mencatat 1.754 orang dengan total transaksi Rp9 miliar.
Secara keseluruhan, dari hasil penelusuran rekening penerima bansos oleh PPATK, terdapat 132.557 yang terindikasi melakukan transaksi judi online selama semester pertama 2025 dengan total nilai transaksi mencapai Rp542,5 miliar. Transaksi terbanyak dilakukan melalui dompet digital Dana sebanyak 303.124 kali, diikuti oleh BCA (52.727), BRI (12.993), BNI (4.320), dan Mandiri (2.788).
“Ini menunjukkan pola yang perlu diwaspadai. Kami ingin bantuan tepat sasaran, bukan disalahgunakan untuk berjudi,” kata Mensos.
Kementerian Sosial (Kemensos) saat ini tengah melakukan verifikasi dan sinkronisasi data rekening penerima manfaat agar bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako dapat diterima oleh yang berhak dan digunakan sesuai tujuan pengentasan kemiskinan.
“Masih ada sekitar 375 ribu penerima yang masih menerima bansos pada triwulan pertama dan kedua, tetapi dengan temuan PPATK ini, kelayakan mereka untuk penyaluran triwulan ketiga akan kami evaluasi,” tutur Mensos Saifullah Yusuf.
