Dirjen Minerba ESDM: Hilirisasi Bauksit Memasuki Tahap Penting
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Pemerintah menyatakan bahwa proses hilirisasi komoditas bauksit telah mencapai tahap penting. Meski kebijakan larangan ekspor bijih bauksit mulai berlaku pada Juni 2023, pembangunan fasilitas pengolahan di dalam negeri belum sepenuhnya sejalan dengan target nasional.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyebutkan bahwa dari sembilan proyek smelter bauksit yang direncanakan secara nasional, hanya lima yang sudah beroperasi. Empat lainnya masih dalam fase konstruksi atau studi kelayakan, dan beberapa mengalami stagnasi akibat kesulitan pendanaan dan pencarian investor.
Menurut Tri, situasi ini menunjukkan bahwa hilirisasi belum sepenuhnya berubah dari kebijakan menjadi langkah nyata. Oleh karena itu, pemerintah mendorong semua pihak terkait, baik swasta maupun BUMN, untuk menjaga konsistensi dan komitmen jangka panjang dalam membangun industri berbasis sumber daya mineral domestik.
“Hilirisasi bauksit saat ini berada dalam tahap penting. Kita tidak bisa hanya membangun pabrik di atas kertas. Kita membutuhkan eksekusi yang berjalan dan konsistensi kebijakan. Pemerintah tidak ingin hanya menambah izin, tetapi memastikan semuanya benar-benar berjalan di lapangan,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (30/4/2025).
Tri lebih lanjut menjelaskan bahwa produksi bijih bauksit nasional mengalami penurunan signifikan dalam dua tahun terakhir, seiring dengan diberlakukannya larangan ekspor. Pada 2022, produksi nasional masih sekitar 31,8 juta ton. Namun sejak larangan ekspor berlaku pertengahan 2023, angka tersebut turun menjadi 19,8 juta ton pada tahun itu, dan kembali turun menjadi 16,8 juta ton pada 2024.
Penurunan ini dianggap sebagai dampak wajar dari masa transisi kebijakan. Sebab, belum semua fasilitas smelter siap menyerap bijih dari dalam negeri secara optimal. Pemerintah berharap tren ini akan segera berbalik dengan beroperasinya sejumlah proyek strategis seperti PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) dan ekspansi Well Harvest Winning (WHW) di Kalimantan Barat.
Tri menekankan bahwa keberadaan smelter bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi berkaitan dengan penciptaan rantai nilai domestik yang utuh. Ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara suplai bahan baku dan kapasitas hilir.
“Kami tidak hanya ingin membangun pabrik, tetapi membangun kemandirian industri. Bauksit adalah salah satu kunci menuju ekosistem energi masa depan dan ketahanan industri nasional,” ujarnya.
Dengan menciptakan industri alumina yang kuat di dalam negeri, pemerintah berharap bauksit Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah, tetapi menjadi bagian dari rantai pasok global untuk aluminium, kendaraan listrik, energi surya, dan sektor-sektor strategis lainnya.
Kementerian ESDM mencatat setidaknya terdapat tujuh proyek smelter bauksit yang progres pembangunannya masih di bawah 60 persen, bahkan sebagian besar belum menunjukkan kemajuan signifikan akibat kendala investasi dan pembiayaan. Berikut daftar proyek yang masih tertahan:
- PT Dinamika Sejahtera Mandiri – Sanggau, Kalimantan Barat
- PT Laman Mining – Ketapang, Kalimantan Barat
- PT Kalbar Bumi Perkasa – Sanggau, Kalimantan Barat (Izin usaha pertambangan telah dicabut)
- PT Parenggean Makmur Sejahtera – Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah
- PT Persada Pratama Cemerlang – Sanggau, Kalimantan Barat
- PT Quality Sukses Sejahtera – Pontianak, Kalimantan Barat
- PT Sumber Bumi Marau – Ketapang, Kalimantan Barat
Mayoritas proyek tersebut belum mampu melanjutkan konstruksi karena kesulitan mendapatkan investor dan belum memiliki kejelasan keekonomian proyek.
