Dirjen Pajak Baru Resmi Dilantik, Berikut Pandangan IEF untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak

BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA— Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (20/5) secara resmi mengangkat Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menggantikan Suryo Utomo.

Perubahan kepemimpinan ini berlangsung di tengah harapan besar terhadap pemerintahan baru dalam memperkuat basis fiskal negara.

Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute, Ariawan Rahmat, berpendapat bahwa pengangkatan pemimpin baru DJP ini akan membuka babak baru dalam penguatan reformasi perpajakan nasional.

“Posisi strategis yang dipegang Bimo Wijayanto dengan mandat khusus dari Presiden Prabowo untuk mereformasi sistem perpajakan agar lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi, sekaligus mengamankan penerimaan negara, adalah tantangan yang tidak mudah,” ujar Ariawan di Jakarta, dalam keterangannya pada Sabtu (24/5/2025).

Namun demikian, menurut Ariawan, Bimo Wijayanto dengan latar belakang pendidikan dan berbagai pengalaman di lintas lembaga yang sangat relevan dengan tugas barunya, diyakini mampu menanggapi tanggung jawab dan tantangan yang diberikan oleh Presiden Prabowo.

Ariawan menjelaskan bahwa Bimo adalah seorang analis senior dengan keahlian dalam pemodelan deteksi penipuan dan analisis kepatuhan pajak. Pengalaman ini menurut Ariawan sangat penting untuk memahami kompleksitas administrasi perpajakan dari sisi teknis dan strategis.

Selain itu, pengalaman Bimo di luar DJP, seperti di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menurut Ariawan juga akan memberikan perspektif yang lebih luas dalam menetapkan visi DJP untuk meningkatkan penerimaan negara.

Dia menyebutkan bahwa kombinasi pengetahuan mendalam tentang perpajakan dan pengalaman praktis di bidang investasi menunjukkan bahwa penunjukan ini adalah langkah yang disengaja dan strategis oleh Presiden Prabowo.

Pemerintahan baru memiliki target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, yang sangat bergantung pada investasi.

“Karena itu, seorang Dirjen Pajak dengan pemahaman mendalam tentang investasi dapat menjembatani kesenjangan antara promosi investasi dan peningkatan penerimaan pajak,” tambah Ariawan.

Ariawan berharap, di bawah kepemimpinan Bimo, DJP akan menjalankan pendekatan yang lebih terintegrasi, di mana kebijakan pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpul pendapatan, tetapi juga secara aktif mendorong iklim investasi yang kondusif.