Disdik Jakarta Mengakui Sanksi Pencabutan KJP Belum Efektif Cegah Tawuran Pelajar

BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jakarta berencana melakukan evaluasi terhadap pembinaan bagi siswa yang terlibat dalam tawuran. Pasalnya, aksi tawuran masih sering terjadi di Jakarta.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta, Sarjoko, mengungkapkan bahwa selama ini pihaknya menjatuhkan sanksi berupa pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi pelajar yang terlibat tawuran. Namun, sanksi tersebut belum cukup efektif dalam mencegah tawuran di kalangan pelajar.

“Hal ini menjadi bagian dari evaluasi kami untuk menentukan kebijakan lebih lanjut. Setiap kebijakan yang diambil akan kami laporkan terlebih dahulu kepada pimpinan,” ujarnya, Senin (5/5/2025).

Meski demikian, Sarjoko belum menjelaskan lebih lanjut mengenai jenis pembinaan yang akan diterapkan kepada pelajar yang terlibat tawuran selain pencabutan KJP. Jenis pembinaan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan mengirim siswa yang bermasalah ke barak militer seperti yang dilakukan di Jawa Barat, Sarjoko menyatakan bahwa belum ada kebijakan ke arah tersebut. “Untuk sementara belum ada,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung tidak banyak berkomentar mengenai kebijakan yang diambil oleh Pemprov Jabar untuk mendidik siswa yang bermasalah. Namun, politisi PDIP tersebut tampak enggan mengikuti langkah yang diambil oleh KDM –sapaan Dedi Mulyadi.

“Jakarta memiliki kebijakan tersendiri. Terima kasih,” ucapnya ketika ditanya mengenai kebijakan mengirim siswa bermasalah ke barak militer di Jakarta, Jumat (2/5/2025).