Jateng Bidik Produksi 11 Juta Ton Padi, 250 Ribu Hektare Ditanam
BERITA TERBARU INDONESIA, SEMARANG — Provinsi Jawa Tengah menargetkan penanaman 250 ribu hektare padi pada April 2025. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengungkapkan bahwa Pemerintah Pusat memberikan target kepada Pemprov Jateng untuk menghasilkan 11 juta ton padi.
“Target bulan April adalah menanam 250 ribu hektare, saat ini sudah tercapai 156 ribu hektare. Kami optimistis target April bisa tercapai,” ujar Luthfi, Kamis (24/4/2025).
Menjelang musim kemarau, Luthfi meminta para bupati dan wali kota di Jateng untuk meningkatkan luasan penanaman padi guna mencapai target produksi 11 juta ton tahun ini.
“Kami sudah berkoordinasi dengan bupati dan wali kota. Daerah pertanian yang masuk lumbung pangan nasional dan terancam kekeringan akan mendapatkan prioritas dalam pengairan,” jelas Luthfi.
Saat ini, produksi padi di Jateng telah mencapai 4,9 juta ton. Luthfi yakin target 11 juta ton dapat direalisasikan.
Selama empat tahun terakhir, produksi padi dan beras di Jateng terus mengalami penurunan. Jateng dikenal sebagai salah satu provinsi penghasil padi terbesar di Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, produksi padi dari 2021 hingga 2024 adalah 9.618.657 ton, 9.356.445 ton, 9.084.108 ton, dan 8.891.297 ton. Sementara, produksi beras adalah 5.531.297 ton (2021), 5.380.510 ton (2022), 5.223.899 ton (2023), dan 5.113.022 ton (2024).
Bulan lalu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyoroti perubahan fungsi lahan pertanian yang signifikan di Pulau Jawa, terutama di Jateng. Ia menyebutkan perubahan itu bahkan terjadi pada Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
“Alih fungsi lahan pertanian di Jawa sangat masif, khususnya di Jateng. Di sana ada Kendal, Batang, dan kawasan ekonomi khusus. Ini luar biasa,” kata Zulkifli saat memimpin rapat koordinasi ketersediaan dan harga bahan pokok di Kantor Gubernur Jateng, Semarang, 20 Maret 2025 lalu.
Zulkifli prihatin dengan kondisi ini karena sawah terbaik berada di Pulau Jawa. “Di Merauke sulit, di Kalimantan juga, terutama Kalimantan Timur. Jawa adalah nomor satu. Jika ini dialihfungsikan, kita semua rugi,” tambahnya.
Zulkifli meminta bupati dan wali kota di Jateng untuk memperhatikan isu alih fungsi lahan pertanian ini. “Saya melihat banyak sawah yang menjadi perumahan. Itu pasti ada izin dari bupati,” katanya.
Saat diwawancarai setelah rapat koordinasi, Zulkifli menyatakan bahwa alih fungsi lahan pertanian, khususnya di Jawa, juga terjadi pada Lahan Sawah Dilindungi. “Sebenarnya, Lahan Sawah Dilindungi tidak boleh diubah,” tegasnya.
Zulkifli menjelaskan bahwa alih fungsi lahan pertanian terjadi juga di luar Jawa, namun skalanya tidak sebesar di Jawa, terutama Jateng. Pemerintah saat ini sedang menyusun aturan untuk memperkuat status LSD menjadi Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B). “Setelah itu, tidak boleh lagi dialihfungsikan,” jelasnya.
