Berita Terbaru Indonesia: Inggris Dituduh Menyembunyikan Ekspor Senjata ke Israel
LONDON—Pemerintah Inggris menghadapi tuduhan menyembunyikan informasi setelah investigasi baru membongkar bahwa ribuan peralatan militer, termasuk amunisi dan suku cadang kendaraan lapis baja, dikirim ke Israel meskipun ada larangan ekspor resmi.
Penemuan ini, sebagaimana dilaporkan oleh sebuah sumber pada Kamis (8/5/2025), telah memicu kemarahan publik, dengan seruan untuk penyelidikan menyeluruh dan kemungkinan pengunduran diri pejabat terkait.
Temuan ini berasal dari analisis mendalam atas data impor Israel yang dilakukan oleh beberapa organisasi, termasuk Gerakan Pemuda Palestina dan Progressive International, yang dilaporkan oleh sebuah media terkemuka.
Penelitian ini bertentangan dengan pernyataan berulang kali dari Menteri Luar Negeri David Lammy, yang menegaskan bahwa ekspor senjata Inggris ke Israel bersifat defensif dan tidak berkontribusi pada konflik yang terjadi di Gaza.
Pada September 2024, pemerintah Partai Buruh di bawah Keir Starmer menangguhkan 29 izin ekspor senjata karena kekhawatiran senjata-senjata tersebut dapat digunakan untuk melanggar hukum humaniter internasional.
Namun, penangguhan ini masih menyisakan lebih dari 200 izin yang tetap berlaku, termasuk pengecualian untuk peralatan terkait program jet tempur F-35, dengan alasan keamanan nasional dan kewajiban untuk mempertahankan rantai pasokan NATO.
Walaupun ada larangan yang diumumkan, penelitian baru ini menemukan bahwa setidaknya 14 pengiriman militer terpisah dikirim dari Inggris ke Israel sejak Oktober 2023, dengan 13 pengiriman melalui udara menuju bandara Ben Gurion, dan satu melalui laut ke Haifa, yang mencakup 160 ribu item militer.
Sejak pembekuan pada bulan September, Inggris dilaporkan telah mengekspor 8.630 barang yang dikategorikan sebagai bom, granat, torpedo, ranjau, rudal, dan amunisi perang serupa.
Selain itu, empat pengiriman termasuk 146 item yang terdaftar di bawah kategori tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya serta suku cadangnya, yang menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang apakah Inggris melanggar kontrol ekspornya sendiri.
