Hamas Kritik Negara-Negara Arab yang Bungkam Mengenai Krisis Pangan di Gaza

BERITA TERBARU INDONESIA, GAZA – Hamas menyampaikan kritik terhadap negara-negara Arab dan Islam yang tetap bungkam mengenai krisis kelaparan. Mereka menegaskan bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk “menyingkirkan batasan” dan memungkinkan lebih banyak bantuan masuk ke Gaza yang tengah menghadapi kelaparan dan malnutrisi yang meluas.

Dalam pernyataan resminya, Hamas menyatakan keterkejutan mereka terhadap “keheningan” negara-negara Arab dan Islam terkait “genosida sistematis dan kelaparan kriminal” di wilayah yang terkepung tersebut.

“Kami menegaskan bahwa respon dan sikap resmi tidak sebanding dengan bencana yang dihadapi oleh lebih dari dua juta orang. Keheningan yang memekakkan telinga dari para pemimpin negara kita mendorong penjahat perang Netanyahu untuk menerapkan kebijakan kelaparan dan genosida,” ungkap kelompok Palestina tersebut.

“Rakyat kami kelaparan sementara ribuan truk bantuan menumpuk di penyeberangan Rafah di Mesir. Kami menyerukan kepada negara-negara Arab dan Islam untuk memutuskan semua hubungan dengan entitas pendudukan fasis dan mengusir duta besar Zionis,” desak Hamas, menuntut diakhirinya segala bentuk normalisasi dengan Israel.

Kantor berita WAFA melaporkan, Dewan Liga Negara-negara Arab pada tingkat perwakilan tetap pada Selasa menyerukan masyarakat internasional untuk segera bertindak guna menghentikan agresi Israel terhadap Jalur Gaza, mengakui bencana dan kelaparan yang terjadi, serta mematahkan blokade di wilayah tersebut.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan darurat atas permintaan Negara Palestina, Dewan menekankan pentingnya memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan yang mendesak dan tanpa hambatan ke Gaza. Dewan juga meminta dua negara Arab yang menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB—Aljazair dan Somalia—untuk melanjutkan upaya mengadakan sidang darurat Dewan Keamanan guna mengadopsi resolusi mengikat yang mewajibkan Israel untuk mencabut blokade dan memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan.

Dewan juga menolak dengan tegas apa yang disebut sebagai “Yayasan Kemanusiaan Gaza” serta mekanisme serupa lainnya, dan menganggapnya tidak memiliki legitimasi hukum dan etika. Dinyatakan bahwa mekanisme tersebut berfungsi sebagai kedok kemanusiaan untuk menjalankan kebijakan agresif yang menjadikan bantuan sebagai alat penindasan, kelaparan, dan jebakan maut. Dewan meminta para sponsor mekanisme ini bertanggung jawab penuh berdasarkan hukum internasional atas kejahatan yang dilakukan melalui mekanisme tersebut.

Liga Arab menyambut baik pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh 28 negara, yang mencakup tuntutan jelas untuk mengakhiri agresi, menghentikan kebijakan pemusnahan, dan segera mengakhiri kebijakan kelaparan yang diterapkan di Gaza. Pernyataan yang dikeluarkan pada 21 Juli 2025 tersebut termasuk dari 21 negara anggota Uni Eropa, serta Inggris, Kanada, Australia, Swiss, Jepang, Norwegia, dan Selandia Baru, mengenai situasi di wilayah pendudukan Palestina.

Pernyataan tersebut mencakup seruan yang jelas untuk mengakhiri agresi Israel di Jalur Gaza, segera menghentikan kebijakan genosida, mengakhiri kebijakan kelaparan sistematis, memastikan akuntabilitas atas kejahatan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina, dan menjatuhkan sanksi terhadap pendudukan Israel, para pemimpinnya, serta milisi pemukim teroris.

Dewan Liga Arab juga menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mengambil tindakan segera berdasarkan hukum kemanusiaan internasional untuk menghentikan agresi, mengakui bencana dan kelaparan yang terjadi di Jalur Gaza, mematahkan blokade yang ada, memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan, bantuan, dan medis, serta mengaktifkan mekanisme akuntabilitas dan keadilan internasional atas kejahatan Israel.

Dewan mengutuk tindakan hukuman ekonomi dan finansial yang terus dilakukan oleh Israel, sebagai kekuatan pendudukan, terhadap Negara Palestina, termasuk pemotongan pendapatan pajak Palestina yang jelas merupakan upaya untuk melemahkan fungsi pemerintah Palestina dan melumpuhkan kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya kepada rakyat Palestina.

Pernyataan tersebut menyerukan tekanan internasional segera untuk mencairkan dana pajak yang ditahan dan menyediakan jaring pengaman keuangan yang mendesak dan transparan, sesuai dengan mekanisme yang disepakati, untuk memungkinkan Negara Palestina melaksanakan tanggung jawab vitalnya terhadap rakyatnya. Dewan juga menegaskan pentingnya pengakuan segera terhadap Negara Palestina sebagai langkah hukum dan moral yang berkontribusi dalam melindungi hak-hak rakyat Palestina.