Hampir 3 Bulan KDM Menjabat, Angka Pengangguran Jabar Masih Tinggi
BERITA TERBARU INDONESIA, BANDUNG — Provinsi Jawa Barat kembali mencatat angka pengangguran terbuka tertinggi di tingkat nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, tercatat sebanyak 1,72 juta orang menganggur di provinsi ini.
Sementara itu, data BPS yang diterbitkan pada Senin (5/5/2025) menunjukkan bahwa ekonomi Jawa Barat tumbuh 4,98 persen pada triwulan I 2025 secara year-on-year, dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp 734,08 triliun berdasarkan harga berlaku, dan Rp 448,06 triliun berdasarkan harga konstan 2010.
Pencapaian tersebut dianggap belum sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sorotan publik lebih mengarah pada prioritas kebijakan Pemprov Jabar yang dianggap belum menyentuh akar permasalahan. Padahal, Pemprov belakangan ini kerap merayakan pencapaian pertumbuhan ekonomi.
Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Maulana Yusuf, menilai euforia pemerintah terhadap data makro justru mengaburkan realitas sosial yang memprihatinkan.
“Angka pengangguran kita masih yang tertinggi di Indonesia. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Sayangnya, pemerintah terlihat lebih fokus pada pencitraan,” ujar Maulana Yusuf melalui pesan tertulis kepada wartawan, Selasa (13/5/25).
Masalah pengangguran menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan darurat pendidikan. Berdasarkan data BPS per November 2024, tercatat 658.831 anak di Jawa Barat tidak bersekolah. Jumlah tersebut terdiri dari 164.631 anak yang putus sekolah, 198.570 yang tidak melanjutkan pendidikan, serta 295.530 anak yang belum pernah mengenyam bangku sekolah.
Namun, pendekatan yang diambil pemerintah daerah dinilai belum menjangkau substansi masalah. Maulana Yusuf mengkritik kebijakan Pemprov yang justru mengalokasikan Rp 6 miliar dari APBD 2025 untuk mengirim 900 siswa “bermasalah” ke pelatihan militer.
“Seolah semua masalah bisa diselesaikan melalui pendekatan militer. Ini bukan tentang kedisiplinan semata, tetapi juga tentang akses dan keadilan pendidikan,” ucapnya.
Maulana juga menyoroti arah belanja anggaran 2025 yang menurutnya masih didominasi oleh program simbolik dan seremonial. Ia menekankan pentingnya kebijakan yang bersifat solutif dan berkelanjutan.
Sebagai alternatif, ia mengusulkan program Desa Vokasi, yakni pelatihan kerja berbasis potensi lokal di tingkat desa. Program ini diharapkan mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan sekaligus memberdayakan masyarakat melalui sektor-sektor strategis seperti pertanian modern, industri kreatif, dan UMKM digital.
“Desa Vokasi perlu menjadi prioritas dalam APBD Perubahan 2025. Pemerintah harus segera mulai dari sepuluh daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi,” kata Maulana.
Ia mengingatkan bahwa masalah sosial di Jawa Barat bukan sekadar perilaku remaja yang menyimpang, tetapi juga ketimpangan struktural yang meliputi akses pendidikan, daya serap lapangan kerja, dan lemahnya pembangunan manusia.
“Kita membutuhkan pendekatan yang lebih manusiawi, menyentuh akar masalah, dan berorientasi pada pemberdayaan,” tambahnya.
