Hijrah sebagai Transformasi Peradaban

Oleh JOHAN ROSIHAN; Sekretaris Fraksi PKS MPR-RI – Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR-RI

BERITA TERBARU INDONESIA, Senja di kaki Rinjani menyajikan suasana batin yang tenang, namun sarat arti. Sore di Sembalun ini bukan hanya tentang panorama alam yang memukau, tetapi juga menjadi kesempatan bagi hati dan pikiran untuk berdialog dengan jujur. Tahun baru Hijriyah telah tiba, mengajak kita semua untuk tidak hanya mengganti kalender, tetapi juga memahami kembali perjalanan dan tujuan hidup kita.

Di tengah hiruk-pikuk dunia yang dipenuhi kekhawatiran—mulai dari konflik Timur Tengah yang berkepanjangan hingga ancaman terhadap nilai-nilai integritas—kita dihadapkan pada pertanyaan mendasar: apakah kita masih tahu arah perjalanan bangsa ini? Apakah kita sekadar menjadi saksi sejarah atau juga pembentuknya?

Menyongsong Arah Baru

Dari tempat ini, dari sebuah dusun sunyi di lereng Rinjani, saya ingin menggali kembali makna hijrah. Bukan sekadar dalam pengertian individu, tetapi hijrah sebagai tindakan kolektif menuju peradaban yang lebih adil dan bermartabat. Dari sinilah refleksi ini muncul, merajut benang merah antara sejarah suci, tantangan global, dan amanat kebangsaan kita: Empat Pilar MPR RI.

Agenda Perubahan

Hijrah adalah tindakan sadar untuk mengubah arah hidup secara total. Bagi seorang Muslim, hijrah tidak hanya berarti berpindah tempat, tetapi juga berpindah nilai, visi, dan orientasi hidup. Dalam konteks bangsa, hijrah bisa diartikan sebagai keberanian untuk meninggalkan sistem yang korup, budaya yang permisif, dan pola pikir yang sempit.

Peradaban Islam yang dibangun Nabi di Madinah adalah hasil dari proses hijrah yang tidak hanya fisik tetapi juga kultural dan institusional. Ia menata masyarakat yang plural, menjamin keadilan, dan membentuk sistem pemerintahan yang berpihak kepada rakyat. Ini seharusnya menjadi inspirasi bagi kita dalam merancang sistem kenegaraan yang tidak hanya formalistik tetapi juga etis.

Bangsa Indonesia, yang saat ini terjebak dalam berbagai krisis moral, ekonomi, dan politik, sangat membutuhkan semangat hijrah dalam skala nasional. Kita perlu meninggalkan kebiasaan lama: birokrasi yang lamban, politik yang transaksional, dan ekonomi yang jauh dari prinsip keadilan sosial.

Gerakan hijrah bangsa ini harus dimulai dari para pemimpin. Mereka harus menjadi teladan dalam kesederhanaan, integritas, dan keberanian mengambil keputusan demi kepentingan umum. Dari merekalah, energi hijrah akan mengalir ke rakyat, membentuk kesadaran kolektif bahwa bangsa ini harus berubah untuk bertahan.

Hijrah bukanlah jalan yang nyaman. Ia penuh risiko dan godaan untuk kembali ke zona aman. Namun, sebagaimana Rasulullah berhasil membentuk tatanan baru di Madinah, kita pun bisa menciptakan Indonesia yang lebih adil jika keberanian hijrah ini benar-benar dijalankan dengan kesungguhan.

Empat Pilar MPR RI

Empat Pilar MPR RI bukanlah sekadar dokumen kenegaraan. Pilar-pilar ini adalah warisan sejarah perjuangan bangsa dan pengejawantahan nilai-nilai luhur yang sejalan dengan semangat hijrah Rasulullah. Pilar-pilar ini dirancang bukan hanya untuk menata pemerintahan, tetapi juga membangun peradaban.

Pancasila sebagai pilar pertama adalah rumusan nilai universal dan lokal yang mencerminkan integrasi antara agama, budaya, dan kebangsaan. Ia menjadi pedoman etis dalam membangun kehidupan berbangsa yang toleran, adil, dan bermartabat. Nilai-nilai hijrah—tauhid, keadilan, dan persaudaraan—menyatu di dalamnya.

UUD NRI 1945 memberikan dasar hukum dan institusional bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan demokratis yang konstitusional. Di dalamnya terkandung perlindungan terhadap hak rakyat, penegasan kedaulatan, dan mekanisme checks and balances. Ini serupa dengan Piagam Madinah yang menjadi landasan hukum negara Madinah.

NKRI sebagai bentuk negara menyiratkan pentingnya persatuan di tengah keragaman. Ini adalah bentuk nyata dari ukhuwah wathaniyah—persaudaraan kebangsaan—yang dalam sejarah Islam sangat dijaga Nabi di tengah masyarakat multikultural Madinah.

Bhinneka Tunggal Ika bukanlah slogan kosong, tetapi refleksi dari maqasid syariah yang menjunjung hak hidup dan kehormatan semua manusia, tanpa memandang latar belakang etnis atau agama. Semangat hijrah adalah membangun ruang kebersamaan yang setara, dan inilah jiwa dari semboyan nasional kita.