HIPMI 53 Tahun: Wirausaha sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional

Oleh: Dr. Anggawira, Sekretaris Jenderal BPP HIPMI

10 Juni 2025 menandai momen bersejarah bagi kewirausahaan di Indonesia. Pemerintah telah mengakui hari lahir Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) sebagai Hari Kewirausahaan Nasional. Penetapan ini bukan hanya simbol, tetapi juga penghormatan atas kontribusi HIPMI selama 53 tahun dalam membangun ekosistem pengusaha nasionalis, tangguh, dan berjiwa Pancasila.

Peringatan ini juga merupakan panggilan sejarah. Indonesia berada dalam momen penting yang menentukan arah ekonomi masa depan seperti bonus demografi, transformasi industri, dan tantangan sistem demokrasi liberal yang semakin transaksional. Sebagai organisasi pengusaha muda terbesar di Indonesia, HIPMI memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi motor utama dalam menjawab tantangan ini.

Tantangan Bonus Demografi dan Ketimpangan Kewirausahaan

Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi pada 2030, dengan lebih dari 191 juta penduduk usia produktif pada 2025. Namun, tingkat kewirausahaan nasional masih rendah, hanya sekitar 3,47 persen dari total populasi, menurut data BPS 2024. Bandingkan dengan Malaysia (4,74 persen) atau Thailand (4,5 persen).

Sementara tingkat pengangguran terbuka per Februari 2025 masih sebesar 4,76 persen atau sekitar 7,28 juta orang. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang stabil saja tidak cukup. Kita memerlukan pertumbuhan yang berkualitas yang bisa membuka lapangan kerja, memacu mobilitas sosial, dan memperluas basis pajak.

HIPMI menargetkan peningkatan rasio wirausaha minimal menjadi 5 persen pada 2030 sebagai strategi penting. Ini akan menciptakan 5–10 juta pekerjaan baru dan mengurangi ketergantungan pada sektor publik untuk penyerapan tenaga kerja.

Usulan: Kredit Usaha Menengah untuk Peningkatan Industri

Dalam konteks ini, HIPMI mengusulkan peluncuran program Kredit Usaha Menengah (KUM) sebagai skema pembiayaan transisi bagi UKM yang ingin masuk ke sektor industri bernilai tambah. KUM dirancang untuk:

• Memberikan pembiayaan Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar bagi usaha mikro dan kecil di sektor agroindustri, peternakan, perikanan, dan pengolahan pangan.
• Menyediakan tenor panjang (7–10 tahun), bunga ringan, dan insentif fiskal bagi pelaku usaha yang menyerap tenaga kerja dan meningkatkan ekspor.
• Terintegrasi dengan pelatihan teknologi industri dan pendampingan akses pasar, termasuk kemitraan dengan BUMN dan swasta besar.

Program ini bertujuan mendorong pengusaha kecil untuk meningkatkan skala usaha secara struktural, dari sekadar berdagang atau produksi primer menjadi pelaku industri olahan dan manufaktur yang berdaya saing tinggi.

Apresiasi Program Swasembada, Perluas ke Hilirisasi Agroindustri

Kami mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengembalikan swasembada beras, serta penguatan sektor pangan dan energi rakyat. Namun, keberhasilan ini perlu segera diperluas ke swasembada nilai tambah, terutama di sektor:

• Agroindustri (pangan olahan, herbal, tepung lokal),
• Peternakan (pengolahan susu, daging, pakan mandiri),
• Perikanan (ikan olahan, tepung ikan, logistik dingin).

Perkuat Industri Baja: Induk dari Semua Industri

HIPMI juga menyerukan perhatian khusus kepada sektor baja nasional. Industri baja bukan sekadar komoditas, tetapi fondasi dari seluruh pembangunan ekonomi. Sudah waktunya kita memperkuat industri baja nasional sebagai induk dari industri lainnya, sebagaimana dicetuskan Bung Karno dan Prof. Sumitro Djojohadikusumo saat mendirikan Krakatau Steel sebagai simbol kemandirian ekonomi Indonesia.

Langkah strategis yang perlu dilakukan:

• Reformasi tata niaga baja dan pengendalian impor dumping.
• Insentif fiskal untuk investasi hilirisasi baja.
• Preferensi TKDN untuk proyek strategis nasional.

Demokrasi Butuh Reformasi: Produktif, Bukan Transaksional

HIPMI menilai demokrasi kita terlalu liberal secara prosedural, namun miskin institusi. Biaya politik mahal dan lemahnya kaderisasi partai membuat demokrasi rentan dikendalikan kekuatan uang.

HIPMI mengusulkan:

• Penyederhanaan UU Partai Politik dan Pemilu.
• Transparansi pendanaan politik.
• Penguatan kaderisasi berbasis profesionalisme.

Peringatan 53 tahun HIPMI dan Hari Kewirausahaan Nasional adalah momentum strategis. Indonesia memiliki semua modal untuk menjadi kekuatan ekonomi baru dunia—demografi, sumber daya alam, dan pasar domestik. Namun, semua itu hanya akan terwujud jika wirausaha menjadi arus utama pembangunan, demokrasi produktif, dan industri kita dibangun dengan visi jangka panjang.

Selamat Hari Kewirausahaan Nasional dan Dirgahayu HIPMI ke-53. Mari tumbuh bersama, berjuang bersama, dan menang bersama—untuk Indonesia Emas 2045.