INDEF: Indonesia Perlu Waspadai Implikasi Ekonomi dari Konflik Iran-Israel
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Ahmad Heri Firdaus, seorang peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), mengungkapkan bahwa Indonesia harus bersiap menghadapi efek lanjutan dari konflik antara Iran dan Israel. Meski tidak berdampak langsung, konflik ini bisa memicu ketidakstabilan ekonomi di tingkat global.
“Konflik ini berpotensi mempengaruhi sektor energi, perdagangan, hingga fiskal nasional,” kata Ahmad dalam diskusi publik INDEF bertema Dampak Perang Iran-Israel terhadap Ekonomi Indonesia, yang digelar di Jakarta, Ahad (29/6/2025).
- Gencatan Senjata Iran-Israel Stabilkan BBM dan Rupiah, Namun Tetap Waspada Eskalasi
- Perang Iran-Israel Bisa Mengguncang Maritim Global
- Gencatan Senjata Iran-Israel Menguatkan Rupiah Hingga Rp 16.300
Ahmad menjelaskan bahwa Iran adalah negara dengan cadangan minyak terbesar ketiga di dunia. Gangguan pasokan minyak, khususnya jika disertai penutupan Selat Hormuz, dapat memicu lonjakan harga minyak secara global. “Negara-negara pengimpor seperti Jepang dan Eropa akan terdampak lebih dulu. Ekspor minyak dari Timur Tengah sebagian besar ditujukan ke China, India, dan Eropa,” jelas Ahmad.
Berdasarkan simulasi menggunakan model Global Trade Analysis Project (GTAP), Ahmad memproyeksikan bahwa konflik Iran-Israel bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,005 persen. Walaupun angka ini tampak kecil, dampaknya bisa membesar jika negara-negara mitra dagang utama seperti China dan Jepang turut merasakan dampaknya.
Dalam proyeksi tersebut, pertumbuhan ekonomi China diprediksi menurun 0,037 persen, sementara Jepang 0,048 persen.
Ahmad menambahkan bahwa Indonesia juga mungkin akan mengalami penurunan volume impor untuk berbagai komoditas seperti hasil pertanian, pangan olahan, logam, tekstil, hingga petrokimia dan manufaktur berat.
Lonjakan harga minyak dan gas juga berpotensi meningkatkan biaya input produksi, yang dapat melemahkan daya saing ekspor nasional. Dalam situasi seperti ini, Ahmad menilai, pemerintah perlu segera mengambil langkah antisipatif jangka pendek. “Prioritas utama adalah menjaga stabilitas harga BBM dan LPG. Mekanisme subsidi harus diperkuat agar daya beli tetap terjaga dan inflasi tidak melonjak,” ujarnya.
Ahmad juga menyarankan untuk mendiversifikasi sumber impor energi dengan mengalihkan dari negara-negara konflik ke negara non-konflik seperti di kawasan ASEAN atau Australia.
Strategi lain yang dapat dilakukan adalah memperluas dan mendiversifikasi rantai pasok industri agar tidak terlalu bergantung pada wilayah tertentu. “Termasuk mendorong investasi pada industri hulu seperti pupuk, bahan bakar alternatif, dan barang intermediate untuk kebutuhan industri domestik,” tambahnya.
Ahmad menekankan pentingnya pemetaan sektor yang paling terdampak, seperti manufaktur dan pertanian, agar stimulus dan kebijakan perlindungan dapat diberikan secara tepat.
