Indonesia dan Peran Utama dalam Kepemimpinan Ekonomi Syariah Dunia

Indonesia saat ini menempati posisi ketiga dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI) 2024, melampaui banyak negara besar lainnya dalam indikator ekonomi halal. Bahkan, dalam hal investasi di sektor halal, Indonesia mencatatkan nilai tertinggi di dunia pada 2023/24 dengan total USD 1,6 miliar, melebihi Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya pasar, tetapi juga produsen dan penggerak utama ekonomi halal global. Pencapaian ini didukung oleh berbagai faktor strategis, termasuk populasi Muslim terbesar di dunia, mayoritas penduduk muda, merek lokal halal yang sukses seperti Wardah, Zoya, dan ZUS Coffee, serta dukungan dari regulasi BPJPH dan percepatan sertifikasi halal nasional.

Peluang bagi Indonesia semakin besar dengan adanya perubahan signifikan dalam perilaku konsumen Muslim global. Konflik geopolitik, seperti agresi Israel di Gaza, telah memicu gelombang kesadaran konsumen Muslim untuk beralih dari merek multinasional menuju produk lokal yang etis dan berbasis nilai. Analisis media sosial global menunjukkan bahwa lebih dari 27 persen percakapan daring terkait makanan dan minuman halal, diikuti oleh kosmetik (16 persen), fesyen (13,6 persen), media dan hiburan (13,3 persen), serta farmasi halal dan perjalanan. Gerakan konsumen ini telah berkembang menjadi kekuatan ekonomi baru yang menuntut keadilan moral dalam konsumsi. Merek-merek Indonesia berada pada posisi yang tepat untuk memenuhi permintaan ini, karena tidak hanya menawarkan produk halal, tetapi juga mempromosikan nilai keberlanjutan, kemanusiaan, dan kualitas yang semakin diakui dunia.

Investasi global dalam sektor halal mencapai USD 5,8 miliar pada 2023/24, dengan konsentrasi tertinggi pada keuangan Islam (34,4 persen), perjalanan ramah Muslim (23,9 persen), makanan halal (21,1 persen), farmasi halal (14,8 persen), dan media serta rekreasi (7,8%). Indonesia tidak hanya unggul dalam angka, tetapi juga dalam arah dengan investasi pada inovasi dan infrastruktur halal yang dapat mendukung ekspor dan memperluas akses ke pasar global. Hal ini sesuai dengan kebutuhan untuk memperkuat daya saing industri halal nasional melalui transformasi digital, harmonisasi standar sertifikasi halal, serta pengembangan riset dan inovasi di bidang kosmetik, farmasi, makanan, dan logistik halal. Usaha ini semakin penting mengingat mayoritas pasar halal global masih didominasi oleh negara non-Muslim seperti Cina, India, Brasil, dan Amerika Serikat, yang menguasai lebih dari 30 persen ekspor produk halal ke negara-negara OKI.

Dalam konteks geopolitik dan ekonomi multipolar yang saat ini berlangsung, peran Indonesia menjadi semakin penting untuk menjembatani kepentingan ekonomi Islam antara kawasan Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Ketegangan global dan deglobalisasi memicu negara-negara OKI untuk memperkuat perdagangan intra-OKI, mengurangi ketergantungan pada Barat, serta mengembangkan sistem ekonomi alternatif berbasis nilai. Dalam konteks ini, Indonesia berpotensi menjadi pemimpin yang menyatukan kekuatan negara-negara Muslim melalui diplomasi halal, kolaborasi industri, dan pertukaran teknologi. Posisi Indonesia sebagai anggota aktif G20, pemimpin ASEAN, serta kekuatan ekonomi terbesar di dunia Muslim, merupakan modal geopolitik yang sangat berharga.

Namun, untuk mencapai kepemimpinan ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan pasar. Kita memerlukan kebijakan negara yang konsisten dan berorientasi jangka panjang. Strategi nasional industri halal Indonesia perlu ditingkatkan, baik dari segi hilirisasi produk, insentif investasi, penyederhanaan sertifikasi halal, maupun penguatan branding internasional. Pemerintah dapat mendorong pembentukan klaster industri halal berbasis ekspor di beberapa kawasan strategis seperti Banten, Jawa Timur, Sumatra Barat, dan Kalimantan Selatan. Selain itu, pelaku UMKM halal perlu didukung dengan pembiayaan syariah berbasis teknologi, misalnya melalui platform fintech halal yang inklusif dan terintegrasi dengan sistem sertifikasi digital.

Dalam aspek diplomasi, Indonesia perlu lebih aktif dalam mendorong harmonisasi standar halal internasional dan memperkuat lembaga seperti BPJPH agar dapat menjadi mitra strategis dalam forum halal dunia. Saat ini, terdapat lebih dari 100 sistem sertifikasi halal yang berbeda di berbagai negara, sering kali menjadi hambatan perdagangan. Dengan pengalaman pluralisme dan regulasi yang inklusif, Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin konsolidasi global di sektor ini. Bahkan, semakin banyak negara non-OKI seperti Inggris dan Singapura yang masuk dalam peringkat 15 besar GIEI, menunjukkan bahwa siapa pun yang memimpin dalam inovasi dan standardisasi akan memenangkan pasar halal global, terlepas dari mayoritas agama di negaranya.

Ekonomi Islam tidak hanya menjanjikan keuntungan, tetapi juga menawarkan paradigma baru, pembangunan yang berakar pada etika, keberlanjutan, dan nilai spiritual. Ini sangat relevan di tengah dunia yang tengah bergulat dengan krisis ekologi, ketimpangan global, dan gejolak geopolitik. Indonesia, dengan seluruh modal budaya, ekonomi, dan politiknya, berada dalam posisi unik untuk memimpin bukan hanya dari segi pasar, tetapi sebagai pembentuk visi baru ekonomi dunia. Saat ini, kita tidak lagi hanya bertanya apakah Indonesia mampu menjadi pemimpin ekonomi Islam global, melainkan sudah saatnya menanyakan, apakah kita siap mengambil tanggung jawab itu?

Tulisan ini mengajak semua pemangku kepentingan—pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil—untuk tidak melihat ekonomi Islam semata sebagai peluang sektoral, tetapi sebagai strategi nasional. Menjadi pusat gravitasi ekonomi Islam dunia bukan sekadar kebanggaan simbolik, melainkan jalan nyata menuju kemandirian, daya saing, dan peran global Indonesia yang lebih bermartabat dan berpengaruh.