Indonesia Selesaikan Second NDC, Targetkan Emisi Turun 60 Persen

BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Pemerintah Indonesia sedang menyelesaikan penyusunan Second Nationally Determined Contribution (Second NDC), dokumen strategis yang mencakup target pengurangan emisi gas rumah kaca untuk periode 2031–2035. Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan Second NDC akan menjadi panduan kebijakan iklim nasional selama dekade berikutnya.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pentingnya menyusun dokumen yang lebih komprehensif dibandingkan periode sebelumnya. Hanif menyebut Second NDC sebagai bukti komitmen Indonesia dalam memimpin upaya global untuk mengurangi emisi karbon.

• Sektor Energi dan Kehutanan Jadi Prioritas Utama Second NDC Indonesia
• Target Energi Terbarukan Second NDC Dinilai Kurang Ambisius

“Second NDC bukan sekadar dokumen, melainkan peta jalan yang menunjukkan keseriusan Indonesia dalam melindungi bumi, meningkatkan daya saing ekonomi, dan menciptakan masa depan yang lebih adil bagi seluruh rakyat,” ujar Hanif dalam pernyataan tertulis pada Senin, 21 Juli 2025.

Banyak negara, termasuk Indonesia, belum mengirimkan NDC terbaru mereka ke PBB sesuai tenggat waktu Februari lalu.

Namun, pernyataan KLH menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang untuk menyampaikan Second NDC sebelum Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) yang akan berlangsung di Brasil pada November mendatang.

Hanif menekankan bahwa penyusunan Second NDC tidak hanya merupakan kewajiban internasional tetapi juga tanggung jawab moral terhadap bumi dan generasi mendatang. Dokumen ini merespons mandat global dalam Decision 1/CMA.5 hasil COP28, yang menetapkan target puncak emisi global pada 2025 serta pengurangan emisi sebesar 43 persen pada 2030 dan 60 persen pada 2035, dibandingkan tingkat emisi tahun 2019 yang mencapai 1.147 juta ton CO2 ekuivalen.

Untuk mencapai target pengurangan emisi tersebut, KLH memperkirakan bahwa Indonesia perlu menurunkan emisi hingga sekitar 459 juta ton CO2 ekuivalen. Ini memerlukan langkah-langkah terkoordinasi di berbagai sektor strategis seperti energi, kehutanan, limbah, pertanian, dan kelautan.