Kebakaran Hutan: MenLH Minta Perusahaan Sawit Bertanggung Jawab
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor bisnis, dan masyarakat dalam menghadapi ancaman kebakaran lahan selama musim kemarau 2025. Hanif menyatakan bahwa kebakaran lahan bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga ancaman serius terhadap ketahanan pangan dan energi yang menjadi prioritas pemerintah.
“Seluruh pihak harus bersatu dalam menghadapi masalah ini,” ujar Hanif dalam rapat koordinasi dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) di Provinsi Riau, Sabtu (10/5/2025).
Riau merupakan daerah dengan potensi kebakaran hutan yang tinggi. Berdasarkan siaran pers dari Kementerian Lingkungan Hidup, Hanif mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan awal dalam menghadapi musim kemarau yang diprediksi akan meningkatkan risiko kebakaran, terutama di lahan gambut dan perkebunan.
“Kebakaran hutan dan lahan adalah ancaman nyata. Kita tidak boleh menunggu hingga api menyebar, kita harus bertindak sebelum itu terjadi,” kata Hanif.
Pemerintah mengidentifikasi perubahan iklim dan pola cuaca ekstrem, termasuk musim kemarau panjang, sebagai faktor utama peningkatan risiko kebakaran. Hanif menyatakan semua pihak harus lebih waspada terhadap potensi kebakaran yang semakin meningkat.
“Dalam kondisi ini, kita perlu memperkuat upaya pencegahan dan memastikan setiap lapisan masyarakat dan sektor industri memahami perannya dalam pengendalian kebakaran lahan,” jelasnya.
Hanif menambahkan bahwa berdasarkan data terbaru, terdapat 184 titik panas (hotspot) di seluruh Indonesia hingga 9 Mei 2025. Meskipun jumlah ini turun sekitar 61 persen dibandingkan tahun 2024, kebakaran hutan dan lahan tetap menjadi ancaman besar, terutama di wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Riau.
“Angka hotspot ini merupakan indikator nyata peningkatan risiko kebakaran. Meskipun ada penurunan, kita tidak boleh lengah. Kita harus lebih proaktif, memperkuat sistem peringatan dini, dan merespons lebih cepat setiap tanda bahaya,” tegas Hanif.
Lebih lanjut, Hanif menyoroti lima faktor utama penyebab kebakaran lahan, termasuk penyiapan lahan untuk pertanian, kebakaran di lahan konflik, dan kebakaran di area gambut saat musim kering. Kebakaran di area gambut berisiko tinggi, terutama selama musim kemarau.
“Kita tidak bisa lagi membiarkan kebakaran lahan dianggap wajar. Ini saatnya untuk bertindak, bukan hanya mengatasi masalah kebakaran, tetapi mencegahnya sejak dini.”
Hanif juga mengapresiasi usaha dari GAPKI, yang menunjukkan komitmen kuat dalam mengurangi risiko kebakaran lahan melalui langkah-langkah pencegahan dan kesiapsiagaan yang matang. Dia menekankan bahwa Gapki dan semua perusahaan anggotanya memiliki peran vital dalam pengendalian kebakaran lahan.
“Jika perusahaan dapat mengimplementasikan sistem manajemen kebakaran dengan baik, maka kita memiliki harapan besar untuk mencapai target zero kebakaran di wilayah perkebunan,” ujar Hanif.
Hanif menekankan perlunya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mitigasi bencana kebakaran lahan. Dia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta dalam menangani masalah kebakaran lahan.
“Kolaborasi ini yang akan membuat kita lebih siap menghadapi musim kemarau dan kebakaran lahan yang akan datang,” jelas Hanif.
