Catatan Penting Kebijakan Fiskal dan Asumsi Ekonomi Makro 2026

BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA— Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, memaparkan enam poin penting terkait dengan desain utama kebijakan fiskal, asumsi ekonomi makro, dan struktur RAPBN 2026.

Catatan ini disampaikan bertepatan dengan tanggal 20 Mei yang juga merupakan Hari Kebangkitan Nasional. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mewakili pemerintah, menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan asumsi ekonomi makro sebagai dasar penyusunan RAPBN 2026 dalam sidang paripurna DPR RI.

Said menguraikan, catatan pertama adalah dampak kebijakan perang tarif yang mengguncang sistem perdagangan global dan memicu perlindungan perdagangan yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip kerjasama perdagangan global dan regional yang bersifat saling menguntungkan.

“Pemerintah perlu mendukung organisasi internasional untuk mengkoreksi praktik tarif sepihak yang dibalas dengan retaliasi,” ujarnya dalam pernyataannya kepada media di Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Oleh karena itu, pemerintah harus mendorong dunia untuk membangun komitmen baru dalam perdagangan, memastikan tidak ada negara yang bertindak semena-mena dan semua pihak mematuhi hukum perdagangan internasional.

Catatan kedua, menurut Said, pada tahun 2025 ini, pemerintah dihadapkan pada tantangan mengantisipasi kekurangan pajak akibat rendahnya harga komoditas ekspor, menurunnya produksi pabrikan karena berbagai tekanan ekonomi dan persaingan usaha, serta turunnya konsumsi rumah tangga.

Situasi ini diperkirakan akan berlanjut di tahun depan. Pendapatan negara adalah kunci untuk mendanai program strategis, termasuk memenuhi pembayaran pokok dan bunga utang yang jatuh tempo di tahun mendatang dengan jumlah yang signifikan.

Said menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan target pendapatan yang realistis-optimistis. Diperlukan kebijakan ekstensifikasi perpajakan, terutama dari sisi cukai, tarif minerba, dan sektor digital.

“Penerapan core tax system sebagai strategi membangun administrasi perpajakan yang andal harus memperhitungkan kesiapan literasi wajib pajak, serta memastikan kesiapan dan keamanan sistem,” tambahnya.

Catatan ketiga, Said menjelaskan bahwa program ketahanan pangan dan energi sebenarnya sudah lama dicanangkan, namun kecepatannya masih kurang.

“Kita masih harus mengimpor sejumlah bahan pangan pokok dan energi dengan nilai yang sangat besar,” katanya, seraya menambahkan, “Alih-alih mengurangi impor pangan, sektor pertanian kita malah menghadapi disrupsi dari segi lahan dan tenaga kerja, serta adaptasi teknologi yang tertunda.”

Dia mencatat program redistribusi lahan sebagai salah satu agenda penting dari ketahanan pangan yang belum maksimal.

Pemerintah perlu melanjutkan program redistribusi lahan seluas 4,5 juta hektare untuk petani dan perkebunan rakyat, menyiapkan tenaga kerja terampil di pedesaan untuk pengelolaan lahan, dan mendukung teknologi terapan pada sektor pertanian yang mutakhir untuk meningkatkan efisiensi produksi.

Keempat, Said menyoroti program ketahanan energi yang mengalami nasib serupa. Pembangunan lima kilang minyak bumi perlu dilanjutkan, termasuk kilang petrokimia di Tuban yang tertunda, untuk meningkatkan kapasitas pengolahan minyak nasional agar tidak bergantung pada impor.

“Di sisi lain, kontribusi program Energi Baru dan Terbarukan (EBT) perlu ditingkatkan dalam produksi dan konsumsi energi nasional, serta memperbaiki ketidaksesuaian energi nasional dari sisi produksi, konsumsi, dan kemampuan energi kita,” ujarnya.

Said melanjutkan dengan catatan kelima, yakni adanya pelemahan pada sektor industri. Padahal, sektor ini menjadi penampung tenaga kerja formal dari kelas menengah. Kurangnya akselerasi sektor industri dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi membuat kelas menengah menyusut.

Dia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. “Penurunan ini setara dengan 9,48 juta orang yang jatuh dari kelas menengah,” katanya.

Pemerintah perlu merevitalisasi sektor industri dengan menyiapkan ekosistem pendukung seperti tenaga kerja, pendanaan, riset dan pengembangan teknologi, serta dukungan fiskal.

“Lebih dari itu, pemerintah harus menjadikan kekayaan sumber daya alam sebagai bahan baku untuk produk-produk industri dalam negeri agar memenuhi rantai pasok global,” tambahnya.

“Selain itu, pemerintah harus memastikan tidak berlanjutnya offshoring, yaitu berpindahnya industri dalam negeri ke luar negeri,” ungkapnya.

Catatan keenam, dengan berbagai program strategis yang direncanakan untuk tahun 2026, pemerintah seharusnya lebih progresif dalam mencapai target penurunan pengangguran.

Pada akhir 2024, tingkat pengangguran adalah 4,76 persen, sedangkan rasio gini 0,381. Target RAPBN 2026 adalah tingkat pengangguran 4,44 – 4,96 persen dan rasio gini 0,377-0,380.

“Angka ini menunjukkan bahwa tidak ada target yang baik untuk menambah lapangan kerja bagi pengangguran dan mengurangi kesenjangan sosial,” kata dia.

Sebelumnya, Sri Mulyani mewakili pemerintah menyampaikan kepada DPR mengenai target ekonomi makro dan struktur awal APBN 2026, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,2-5,8 persen, inflasi 1,5-3,5 persen, nilai tukar 16.500-16.900, suku bunga SBN 6,6-7,2, ICP 60-80/USD, lifting minyak bumi 600-605 ribu barel/hari, lifting gas bumi 953-1017 setara ribu barel/hari.

Perkiraan struktur APBN 2026 mencakup pendapatan negara 11,7-12,2 persen PDB, belanja negara 14,19-14,75 persen PDB, defisit APBN 2,48-2,53 persen PDB. Sedangkan target kesejahteraan, tingkat kemiskinan di kisaran 6,5-7,5 persen, tingkat pengangguran 4,44-4,96 persen, rasio gini 0,377 – 0,380, dan Indeks Modal Manusia 0,57.