KPK Pertimbangkan Memeriksa Bobby Nasution Terkait Korupsi Proyek Jalan di Sumut
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mempertimbangkan untuk memeriksa Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, sehubungan dengan dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan di provinsi tersebut.
Pernyataan ini diungkapkan oleh Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, saat menanggapi pertanyaan dari media mengenai hubungan antara tersangka TOP, Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, dan Bobby Nasution.
- Lima Tersangka Ditetapkan Setelah KPK Menggelar OTT di Sumut, Ini Penjelasan Kasusnya
- KPK Ungkap Ada Dua Klaster Penerimaan pada Korupsi Proyek Jalan di Sumut
- OTT di Sumut, KPK Benarkan Penangkapan Enam Orang
“Jika memang ada keterlibatan, misalnya dari kepala dinas lainnya atau gubernurnya, kami akan meminta keterangan,” ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (28/6/2025).
Asep menjelaskan bahwa KPK saat ini sedang melakukan penyidikan berdasarkan prinsip follow the money (mengikuti aliran uang). Uang yang diselidiki berasal dari pihak swasta sebagai pemberi suap.
“Kami bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak pergerakan uangnya,” tambahnya.
Siapa pun yang diduga terlibat dalam pergerakan uang tersebut akan dimintai keterangan, termasuk Bobby Nasution.
Dia juga menyebutkan bahwa kasus ini masih dalam tahap penyelidikan awal, sehingga ada kemungkinan pihak lain akan dimintai keterangan.
Diketahui, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumut.
Kelima tersangka tersebut adalah TOP, Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut; RES, Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut dan pejabat pembuat komitmen (PPK); HEL, PPK Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumut; KIR, Direktur Utama PT DNG; dan RAY, Direktur PT RN.
Tersangka TOP, RES, dan HEL diduga menerima suap dari pihak swasta, yaitu tersangka KIR dan RAY, untuk memuluskan proses pemenangan tender proyek pembangunan jalan.
Tersangka KIR dan RAY disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara itu, tersangka TOP, RES, dan HEL disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, atau 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sumber: Antara
