Penyaluran Kredit BRI dan BSI melalui Koperasi Merah Putih
BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) resmi diluncurkan secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, pada Senin (21/7/2025). Sebanyak 80.000 koperasi diperkenalkan serentak sebagai pusat layanan ekonomi bagi masyarakat desa, didukung pembiayaan dan digitalisasi dari bank-bank Himbara.
Kredit disalurkan dalam program ini melalui skema channeling, di mana koperasi berperan sebagai lembaga penyalur modal usaha bagi warga desa. Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menjelaskan bahwa BRI telah menyiapkan model pembiayaan yang sehat berdasarkan skala usaha dan estimasi omzet.
“Bank tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tetapi juga dapat meningkatkan bisnis yang ada. Misalnya, jika desa memiliki produksi kerajinan atau produk spesifik yang ingin diekspor, BRI dapat memfasilitasi melalui mekanisme business matching,” ujar Hery dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Selasa (22/7/2025).
Skema pembiayaan ini disalurkan secara bertahap dan hanya kepada koperasi yang telah menunjukkan kemampuan usaha dan dinilai sehat secara manajerial. Untuk itu, BRI mengaktifkan pendampingan melalui Rumah BUMN dan program Desa BRILiaN.
“Kemampuan manajerial dan transparansi pencatatan keuangan masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, kami mendampingi koperasi dalam menyusun pembukuan, mengelola arus kas, dan menjalankan tata kelola yang profesional,” jelas Hery.
Sementara itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) mengambil peran serupa di daerah-daerah berbasis syariah, khususnya di Aceh. Pembiayaan diberikan kepada koperasi yang telah menunjukkan kemampuan pengelolaan usaha yang transparan dan menguntungkan.
“BSI siap mendukung program Asta Cita Pemerintah untuk menggerakkan ekonomi lokal sehingga pengentasan kemiskinan dapat dimulai dari tingkat desa/kelurahan,” kata Wakil Direktur Utama BSI, Bob T. Ananta.
“Kami berperan dalam penguatan kapasitas usaha UMKM, koperasi, dan juga mendukung akses pembiayaan yang sehat dan berkualitas,” lanjut Bob.
BSI juga mempersiapkan koperasi di Aceh sebagai BSI Agen, yang merupakan unit transaksi yang dapat melayani tarik setor tunai, pembayaran, dan transaksi keuangan syariah lainnya.
Sementara itu, Bank Mandiri menegaskan komitmennya untuk mendukung kesiapan fisik dan digital koperasi sebagai kanal layanan keuangan. Mandiri telah menyiapkan layanan seperti Mandiri Agen, pemasangan QRIS, serta pelatihan manajemen koperasi yang telah berlangsung sejak Juni 2025.
“Digitalisasi koperasi tidak bisa dilepaskan dari kesiapan sarana dan sistem. Kami hadir untuk memastikan koperasi memiliki kanal layanan yang modern serta tempat usaha yang layak dan profesional,” ujar Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi.
Bank Mandiri juga menyelesaikan pengecatan bangunan koperasi, pemasangan papan nama, rak gondola, hingga branding fisik koperasi di beberapa titik seperti di KDKMP Malangjiwan di Karang Anyar dan KKMP Banyuanyar di Surakarta. Selain itu, jaringan internet juga diperkuat untuk mendukung layanan digital berbasis aplikasi.
Kementerian teknis bersama Satgas KDKMP juga turut memverifikasi kesiapan koperasi secara legal dan operasional. Mandiri terlibat dalam proses ini sebagai bagian dari Himbara.
“Kami mendukung penuh peluncuran program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan khususnya di wilayah,” tegas Darmawan.
Presiden Prabowo dalam pidatonya mengapresiasi pencapaian cepat peluncuran koperasi. “Katanya semua bekerja sebagai satu tim, bergerak semuanya. Terima kasih, jadi ternyata kalau kita punya niat yang baik, kehendak yang baik, dorongan yang kuat, motivasi yang kuat, bisa, yang tidak bisa jadi bisa, 80 ribu,” ujar Prabowo.
Namun, sejumlah pihak mengingatkan pentingnya akuntabilitas pengelolaan koperasi. Muhammadiyah menyatakan bahwa program besar ini harus dijalankan dengan kehati-hatian tinggi agar tidak menjadi beban baru bagi desa. “Koperasi ini kan menyangkut banyak komunitas desa. Kalau tidak disiapkan matang, bisa jadi proyek gagal yang menyulitkan desa sendiri,” ujar Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, juga menyoroti maraknya praktik rentenir dan pinjaman ilegal di desa. “Saat ini pinjaman rentenir makin menjamur, maka dari itu kita minta bantuan BRI untuk mengatasi hal ini, melalui keberadaan AgenBRILink milik BRI yang berjumlah 1,2 juta agen. Koperasi ini kan mengerti keadaan desanya, sehingga potensi desa bisa makin berkembang,” ujarnya.
