Kerjasama Lintas Sektor untuk Peningkatan Layanan Kesehatan Haji

BERITA TERBARU INDONESIA, JAKARTA — Netty Prasetiyani, anggota Komisi IX DPR RI, mengusulkan agar data dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan BPJS Kesehatan diintegrasikan untuk memperkuat layanan kesehatan jamaah haji, khususnya bagi jamaah lansia dan berisiko tinggi.

“Dengan integrasi data yang baik, pemerintah dapat memastikan bahwa jamaah berangkat dalam kondisi kesehatan terbaik dan memiliki catatan medis yang lengkap dan dapat diakses oleh petugas di berbagai lini,” ujar Netty dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan kerja Komisi IX DPR RI dengan Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat (Sumbar) dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumbar di Asrama Haji Embarkasi Padang.

Dia menekankan pentingnya peran BPJS Kesehatan dalam mendukung kesiapan haji dari sisi data dan layanan. Oleh karena itu, dia mempertanyakan sejauh mana integrasi data BPJS Kesehatan dengan sistem layanan kesehatan haji yang ada saat ini.

“Jamaah yang berangkat haji kan pasti sudah terdata dalam sistem layanan kesehatan nasional. Jadi apa yang sudah dilakukan BPJS untuk mendukung proses haji ini? Mulai dari tahap skrining, pemantauan kesehatan, hingga evaluasi pascahaji?” tuturnya.

Netty juga mendorong adanya terobosan dalam pembagian tugas secara lebih profesional antara petugas medis dan non-medis agar para jamaah, khususnya yang lansia dan berisiko tinggi, dapat menerima layanan lebih optimal.

Dia menyatakan keprihatinannya dengan kondisi petugas kesehatan yang tidak hanya menjalankan tugas medis, tetapi juga terlibat dalam pekerjaan fisik non-medis.

“Petugas kesehatan kita tidak hanya melayani kebutuhan medis, tapi juga harus mendorong kursi roda, mengangkat koper, dan tugas-tugas lainnya. Ini tentu tidak ideal dan bisa mempengaruhi kualitas layanan kesehatan kepada jamaah,” ujarnya.